Nasional, NAWACITAPOST.COM - Terjadinya keterlambatan dalam Pengumuman hasil seleksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 514 Kabupaten Kota berdampak pada kekosongan Pimpinan menuai banyak reaksi dari berbagai elemen.

Salah satu lembaga yang concern dunia kepemiluan yakni Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), dengan terjadinya keterlambatan tersebut dikhawatirkan akan turunnya kepercayaan publik terhadap kinerja Bawaslu dalam mengawal Pemilu.

Direktur DEEP Indonesia, Neni Nurhayati menilai bahwa molornya pengumuman di 514 Bawaslu Kabupaten/Kota diduga kentalnya kepentingan politik dan intervensi dari berbagai pihak.

“Sangat disayangkan, seharusnya pengumuman hasil seleksi tidak menyimpang dari jadwal yang telah ditetapkan. Sudah dua kali keterlambatan pengumuman hasil ini terjadi."

"Sebelumnya pengumuman molor di tim seleksi. Neni menduga ada keberpihakan Bawaslu RI terhadap calon-calon tertentu,” Ujar Neni Nur Hayati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/08/2023).

Jika proses seleksi penyelenggara pemilu di daerah kredibel mulai dari timselnya, lanjut Neni, tidak akan mengalami keterlambatan seperti ini.

Pasalnya, tambah Direktur DEEP itu, kehadiran pengawas di daerah sangat penting mengingat tahapan pemilu sedang memasuki tahap krusial yaitu penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS).

Perempuan Lulusan UNPAD itu menjelaskan bahwa pada tahapan DCS, diperlukan pengawasan ketat dan melekat karena akan berimplikasi pada legitimasi proses penyelenggaraan pemilu.

“Saya khawatir dengan adanya kekosongan jabatan di 514 Bawaslu Kabupaten/Kota berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik kepada pengawas pemilu karena publik menaruh kecurigaan terhadap kredibilitas penyelenggara apalagi diperparah dengan kondisi minimnya transparansi dan akuntabilitas saat proses seleksi berlangsung,” jelasnya.

Neni sangat berharap seleksi pengawas pemilu di daerah jangan sampai disusupi kepentingan pragmatis kelompok ataupun hegemoni identitas tertentu karena yang akan menjadi pertaruhannya kedepan adalah kualitas pemilu Indonesia.

“Kebutuhan pemilu 2024 ini sangat kompleks dan penuh dinamika, maka seleksi pengawas pemilu ini diharapkan dapat menyaring figur-figur yang siap bekerja serta memiliki komitmen integritas tinggi, bukan terafiliasi kepada kepentingan politik tertentu, ini akan meruntuhkan nilai demokrasi," tegasnya.

Tak hanya itu, Direktur DEEP Indonesia juga mendorong kepada Bawaslu RI untuk segera mengumumkan hasil seleksi kepada publik dengan transparan dan akuntabel serta jangan ditunda-tunda lagi.

"Tak hanya Bawaslu RI, kami berharap kepada masyarakat untuk ikut serta melakukan pemantauan pada proses hulu yakni proses rekrutmen berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tandasnya.

Diketahui bahwa Pengumuman hasil seleksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di 514 Kabupaten/Kota yang seharusnya diumumkan tanggal 12 Agustus 2023 dan pelantikan tanggal 14 Agustus 2023 sesuai jadwal, dengan hadirnya surat edaran Bawaslu RI, pengumuman dilaksanakan pada 16-20 Agustus 2023 mengalami keterlambatan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Padahal, masa jabatan Kabupaten/Kota habis pada 14 Agustus 2023.