Bandung, NAWACITAPOST.COM – Setelah periode pemenuhan data dukung Reformasi Birokrasi B09 oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berakhir, hari ini (Kamis, 13/10/22) Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM melakukan Evaluasi Triwulan III yang dilaksanakan secara virtual. Evaluasi ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Turut hadir Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kemenkumham Jabar Ginni Dewi beserta staf.
Baca Juga : Diskusi Bidang HAM Kemenkumham Jabar – JIP Pendekatan Struktural Dan Kultural Kunci Program HIV AIDS
Mengawali evaluasi Koordinator Evaluasi RB Biro Perencanaan Jusneni menyampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Menindaklanjuti salah satu prioritas kerja yang ditetapkan oleh Presiden RI Jokowi, Menkumham Yasonna H. Laoly menargetkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 85,00 di tahun 2022 sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Menkumham. Hal ini tentu butuh dukungan Bapak/Ibu yang ada di Kantor Wilayah untuk memenuhi data dukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini,” Tutur Jusneni.
-
“Selanjutnya peran Bapak/Ibu di Kantor Wilayah sangat dibutuhkan untuk mendorong pelaksanaan Reformasi Hukum di daerah sebagai program baru dimana Kementerian Hukum dan HAM merupakan Instansi Pembina dalam pelaksanaan Reformasi Hukum tersebut,” Tambah Jusneni.
Berdasarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi yang disampaikan oleh Jusneni, Kemenkumam Jabar telah memenuhi seluruh data dukung reformasi birokrasi baik data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) maupun data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu di Kantor Wilayah yang telah memenuhi seluruh data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Bagi yang belum melengkapi, kami ingatkan untuk segera melengkapi data dukung tersebut” Tutur Jusneni.
-
Mengakhiri evaluasi, Jusneni menyampaikan beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedepannya, yaitu diantaranya:
- Komitmen dan keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM;
- Agar pemenuhan data dukung diharapkan berdasarkan hasil dari pelaksanaan 8 Area Perubahan tidak dilakukan dengan desain;
- Agar Kantor Wilayah yang belum optimal pemenuhan data dukungnya agar segara melengkapi di periode upload data dukung B12;
- Agar Kantor Wilayah menindaklanjuti seluruh rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Agar Kantor Wilayah melaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi per triwulan terhadap seluruh satuan kerjanya masing-masing dalam rangka mengidentifikasi kendala/permasalahan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing satuan kerja.
Evaluasi diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi.
