Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan Dan Penghapusan Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan, tetap dalam penguasaan pemilik benda.
BACA JUGA : DIT Reskrimsus Polda Kepri Berhasil Amankan 3 Tersangka Money Laundering
Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Namun dalam perkembangannya, Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.
Dalam penerapan jaminan fidusia rupanya masih menemui permasalahan hukum, seperti adanya penerima Fidusia yang belum mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia Ke Kantor Pendaftaran Fidusia, masih ada penerima fidusia yang melakukan eksekusi penarikan benda jaminan, titik singgung antara cara penyelesaian sengketa fidusia dan masyarakat masih belum mengetahui cara mengakses ke web tentang suatu benda yang didaftarakan sebagai jaminan fidusia.
BACA JUGA : Gara-Gara Pandemi ! Bisnis Baby Buncis Asal Desa Cibodas Laris Hingga...
Permasalahan-permasalahan tersebut dibahas tuntas oleh Willer Manurung dari OJK Regional V sumut, Parulian Samosir dari Polda Sumut dan Flora nainggolan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
Willer Manurung menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengakses website OJK untuk mengetahui lembaga pembiayaan yang telah terdaftar di OJK. Parulian Samosir dari Polda Sumatera Utara juga menegaskan bahwa Sita paksa atas objek fidusia yang dilakukan tanpa alas hak adalah tindak pidana.
Sementara Flora Nainggolan menegaskan, Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kantor Pendaftaran Fidusia telah melakukan pendaftaarn fidusia secara online dimana telah diberikan hak akses kepada pemohon yang dapat diakses pada aplikasi AHU Online.
Khusus layanan konsultasi terkait fidusia di wilayah Sumatera Utara dapat diakses melalui aplikasi Sahabat Kusuma yang langsung terhubung dengan petugas yang akan langsung memberikan layanan secara cepat dan gratis kepada masyarakat Sumatera Utara.
-
(Kornelius Wau)
Simak berita lainnya di YouTube kami !
https://youtu.be/bXCPqM_kYfM
