Nias Selatan,Nawacita – Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia akhirnya memberikan klarifikasi penjelasan resmi terkait ketidakhadirannya dalam sejumlah rangkaian kegiatan pasca kunjungan sekaligus berkantor di Kabupaten Nias selatan dalam program kerja Gubernur Sumatera Utara Boby Nasution ke Kepulauan Nias minggu yang lalu.
Media Nawacita Melalui akun media sosial resminya pada Selasa (24/7/2026), Bupati Sokhiatulo laia.
Memberikan klarifikasi penjelasan sekaligus menegaskan bahwa hal itu sama sekali bukan bentuk pengabaian, "tuturnya
“Sambung Bupati Nias Selatan Saya sudah minta izin ke Gubernur pak boboy Nasution, karena bertepatan adanya agenda keluarga yang tak bisa saya tinggalkan begitu saja, dan beliau memakluminya,”tegas Sokhiatulo Laia.
Dijelaskan Sokhiatulo laia, agenda keluarga tersebut sudah ditetapkan jauh - jauh hari sebelum jadwal kunjungan kerja Gubernur di Pulau Nias,saya telah menyampaikan secara resmi, sehingga tidak dapat diubah atau ditinggalkan," Jelasnya
Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan, Bupati telah menugaskan Wakil Bupati Ir. Yusuf Nache untuk mewakili beliau dalam seluruh rangkaian kegiatan yang dihadiri Gubernur.
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tetap menjaga komitmen sinergitas yang erat dengan Pemerintah Provinsi demi kemajuan bersama. Penjelasan ini disampaikan agar tidak menimbulkan salah tafsir di tengah masyarakatmasyarakat,"
Ucapnya.
Salah satu masyarakat Nias Selatan yang juga Aktifis dan Pemerhati media sosial memberikan Komentar sekaligus memposting Akun Facebook ,Waoli Lase salah satu klarifikasi Bupati Nias Selatan yang memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan ini diharapkan dapat meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat serta memberikan gambaran utuh mengenai alasan di balik ketidakhadiran Bupati dalam agenda tersebut.
Sokhiaro Halawa sebagai salah satu Aktifis Ono Niha Memberikan komentar di media sosial melalui Facebook bahwa hal ini jelas dan Setiap Kepala daerah jika berhalangan atau ada acara keluarga dan telah izin kepada Gubernur dan telah direstui oleh pak Gubernur dan tidak ada masalah.
Kepala Daerah melalui
Wakil Kepala Daerah menjalankan tugas dan wewenang Kepala Daerah apabila bupati berhalangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015., ( SH)
