Jakarta,  NAWACITAPOST - Kepala kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta Rapat Paripurna DPR RI tentang Penyampaian RUU APBN tahun Anggaran 2022 melalui siaran streaming, Senin (16/08/2021).

Presiden RI Joko Widodo dalam pidatonya mengatakan, di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru, merupakan fondasi untuk membangun Indonesia Maju.

Disampaikan bahwa semboyan Bulan Kemerdekaan tahun ini adalah "Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh" dan hal ini hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi.

"Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan. Kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan kita hadapi dan kita harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa," ungkap Presiden

Kita tahu bahwa pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi, dengan merujuk kepada data, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita juga paham bahwa praktik demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi. Kerja sama antarlembaga, serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif, menjadi kunci dalam menangani pandemi.

DPR bersama pemerintah berhasil menyelesaikan UU Cipta Kerja, yang merupakan omnibus law pertama di Indonesia, yang menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita.

Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi undang-undang Cipta Kerja terus kita percepat.

Minggu lalu pemerintah telah meluncurkan OSS, Online Single Submission, yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis jenis usaha yang berisiko rendah. Urusan perizinan, pengurusan insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah.

Pada Kanwil Kemenkumham Sulsel, turut mengikuti pidato kepresidenan secara daring, Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin, Kepala Divisi Pemasyarakatan Edi Kurniadi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggoro Dasananto, dan para pejabat struktural serta pelaksana.

(Kornelius Wau)