NAWACITAPOST.COM - Menindaklanjuti arahan dan instruksi Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kakanwil Kemenkumham Jabar), Masjuno, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andi Taletting Langi bersama Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Zaki Fauzi Ridwan melaksanakan kegiatan Koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Sukabumi Selasa, (23/04/2024).
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan penguatan terkait tugas pokok Majelis Pengawas Daerah serta koordinasi mengenai informasi, serta tugas pokok Kantor Wilayah di bidang kenotariatan yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi untuk pencapaian tugas tersebut.
Andi Taletting Langi menyampaikan arahan mengenai rencana akan ditertibkannya database notaris sehingga tugas MPD saat ini tidak hanya menerima laporan pengaduan pelanggaran tetapi memastikan data notaris yang update dan terkini. Data tersebut mencakup data identitas notaris, data akta yang dikerjakan notaris, data pelanggaran notaris, dan lainnya.
Lebih lanjut Andi Taletting Langi mengingatkan bahwa keaktifan anggota MPD di masing-masing daerah dalam melakukan pemeriksaan notaris, update informasi, mendorong PMPJ harus lebih ditingkatkan karena Jawa Barat dengan jumlah notaris terbanyak se Indonesia menjadi barometer bagi provinsi lain khususnya dalam menata kebijakan pemerintah di bidang kenotariatan.
Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan halal bihalal, turut hadir para Kepala UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi di wilayah Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi yang sebagian besar menjadi Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris di daerahnya masing-masing.
Artikel Terkait
Kanwil Kemenkumham Jabar Laksanakan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual di Kota Bandung
Kemenkumham Jabar Hadiri Kegiatan Pembinaan dan Penataan Ketatalaksanaan Serta Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
Kanwil Kemenkumham Jabar Hadiri Pembukaan Kegiatan Panel Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Jenderal
Kemenkumham Jabar Bersama Kanim Cirebon Laksanakan Rapat Koordinasi Timpora Tingkat Kabupaten Indramayu
Kanwil Kemenkumham Jabar Terima Konsultasi Dengan DPRD Karawang Terkait Raperda Penanggulangan Stunting