Labuhan Bajo, NAWACITA - Di Hotel La Prima-Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat telah diselenggarakan acara “Sosialisasi Tentang Beneficial Ownership (BO)” dengan Tema: “BO Sebagai Salah Satu Bentuk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU dan Pendanaan Terorisme”.

Acara yang diselenggarakan atas kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut dilaksanakan dengan latar belakang bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun ini telah mengeluarkan kebijakan mengenai Beneficial Ownership (BO) atau yang biasa disebut sebagai Pemilik/Penerima Manfaat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme serta Pencegahan Penghindaran Pajak sehingga dibutuhkan sosialisasi kepada para stakeholder maupun masyarakat umum terkait dengan Pemilik/Penerima Manfaat agar semua pihak terkait dapat mengerti dan memahami manfaat dan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan-kebijakan tersebut.

Acara sosialisasi dihadiri oleh peserta sejumlah kurang lebih 200 orang yang terdiri dari Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, para notaris, lembaga pembiayaan, pelaku UMKM, masyarakat umum, Korporasi, Perkumpulan, Firma, CV dan Yayasan.

Acara diawali dengan laporan panitia oleh Marciana D. Djone SH. (Kadiv Yankumham) dan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT Bpk. Asep Syarifudin dalam hal ini diwakili oleh Bpk. Piet Bukorsyom (Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham NTT) serta sambutan sekaligus dibuka secara resmi oleh Bapak Danan Purnomo selaku Sekretaris Jenderal Ditjen AHU Kemenkumham RI.

Acara sosialisasi dilanjutkan dengan agenda diskusi dan pemaparan materi oleh 3 (tiga) orang narasumber yakni Dr Yenti Garnasih, SH, MH, (Dosen dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti, saat ini sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK); Isnu Yuana Darmawan (Analis Hukum Transaksi Keuangan Senior Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); dan Daulat Pandapotan (Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkeumham RI).

Acara yang dipandu oleh moderator ibu Marciana D. Djone, SH (Kadivyankumham Kanwil Kemenkumham NTT) ini dibawakan dengan suasana talkshow diakhiri dengan sesi diskusi bersama atau tanya-jawab.