Panggung Sandiwara Elite di Rumah Dinas, Tangis Rakyat di Balik Puing Banjir Masih Menguap!

NAWACITAPOST.COM — Karpet merah digelar, senyum merekah, dan jabat tangan hangat tersaji di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (23/6/2026). Di atas meja marmer yang mewah, Letnan Dalimunthe Wali Kota Padangsidimpuan, dan Muhammad Bobby Afif Nasution Gubernur Sumatera Utara, merajut "janji manis" sinergi tingkat atas.

Angka fantasi sebesar Rp1,9 triliun digelontorkan untuk anggaran infrastruktur tahun 2026. Narasi indah tentang pembangunan hunian tetap bagi korban bencana diputar bak kaset rusak. Namun, di balik pintu ruang rapat yang tertutup rapat, aroma kecurigaan menyengat hebat. Warga di pelosok Padangsidimpuan meradang: Apakah ini kolaborasi demi rakyat, atau sekadar sekoci penyelamat citra demi menutupi borok lama?

Sinergi di Atas Kertas, Luka di Atas Tanah

Pertemuan tersebut mengklaim fokus pada percepatan pembangunan pasca-bencana. Sesuatu yang terdengar sangat heroik, mengingat ribuan warga kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang mematikan pada tahun 2025 lalu. Namun, janji "hunian tetap" yang baru ini justru memicu bom waktu kemarahan publik. Rakyat tidak butuh dokumen baru; mereka butuh jawaban atas misteri dana yang hilang!

"Rakyat tidak butuh janji bertumpuk janji di ruang rapat mewah. Kami butuh bukti: ke mana uang kami pergi, dan kapan hak kami dipenuhi?!"

4 Dosa Transparansi yang Sengaja Dikebiri

Sorotan tajam tertuju pada empat poin krusial yang tampaknya sengaja "dihapus" dari agenda pembahasan kedua pimpinan daerah tersebut:

1. Misteri Dana Banjir 2025: Uangnya Menguap, Rakyat Dipaksa Tanda Tangan

Gubernur menggebu-gebu soal hunian tetap baru. Pertanyaannya: Ke mana perginya dana bantuan ratusan miliar rupiah dari Presiden, Kemensos, dan Pemprov yang sudah cair sejak tahun lalu?

Ironis dan kejam, banyak korban bencana mengaku belum menerima sepeser pun bantuan, padahal mereka diduga sudah dipaksa menandatangani bukti penerimaan. Apakah proyek "hunian tetap" ini hanya kedok untuk meminta suntikan dana baru sementara dana lama sukses "dilenyapkan"?

2. Konspirasi Bungkam: Kominfo Lari dari Tanggung Jawab

Wali Kota Padangsidimpuan sebelumnya telah memerintahkan Dinas Kominfo untuk membuka aliran dana banjir. Hasilnya? Bungkam total. Dinas terkait menghindar bak belut. Anehnya, dalam audiensi tingkat tinggi ini, isu manipulasi data penerima bantuan dan verifikasi lapangan sama sekali tidak disentuh. Ada apa? Apakah ada kesepakatan terselubung untuk saling mengunci rapat aib daerah?

3. Skandal Sibulutolang: Dipajaki tapi Tak Diakui

Rencana perbaikan jalan di Sibulutolang dipamerkan. Namun, ini dinilai hanya sebagai "obat penenang" murah. Mengapa? Karena akar masalah penderitaan warga selama 25 tahun—yaitu kejelasan batas wilayah definitif—selalu dihindari. Secara hukum, wilayah ini masuk Tapanuli Selatan, tetapi aliran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama puluhan tahun disedot ke Padangsidimpuan. Warga dipajaki, tapi hak layanannya dikebiri.

4. Sinergi Elit, Rakyat Jadi Penonton

Bagaimana mungkin pertemuan yang membahas nasib korban banjir dan warga tertindas tidak melibatkan satu pun perwakilan masyarakat, korban bencana, atau elemen independen? Pertemuan tertutup ini menguatkan dugaan: ini bukan sinergi untuk rakyat, melainkan kongkalikong para penguasa untuk saling mengamankan posisi.

Maklumat Rakyat: Jangan Jual Janji Baru Sebelum Utang Lama Lunas!

Masyarakat Padangsidimpuan kini bersatu menyuarakan tuntutan keras yang tidak bisa ditawar lagi:

Audit Total dan Transparansi: Buka secara gamblang ke mana aliran dana bantuan banjir 2025 yang telah disalurkan.