"Gambaran mengenai peran penting dan kontribusi UMKM tersebut meniscayakan bahwa UMKM merupakan entitas yang vital bagi perekonomian nasional. UMKM juga menjadi bangun perekonomian yang selaras dengan amanat Konstitusi pasal 33 ayat 4 dimana salah satu aspek yang mendasari penyelenggaraan perekonomian nasional adalah prinsip kemandirian," terang Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, di sisi lain juga harus disadari, bahwa masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam pemberdayaan UMKM. Misalnya, kontribusi UMKM dalam mendorong kinerja ekspor yang saat ini baru mencapai 15 hingga 16 persen.
Meskipun memiliki jumlah UMKM terbesar di ASEAN, namun dari aspek kontribusi terhadap kinerja ekspor, bangsa Indonesia masih tertinggal dari UMKM Singapura yang memiliki kontribusi terhadap kinerja ekspor sebesar 38,3 persen, Thailand sebesar 28,7 persen atau Myanmar sebesar 23,7 persen.
"Kondisi tersebut mengisyaratkan, bahwa kinerja dan kontribusi sektor UMKM masih perlu dioptimalkan, salah satunya melalui program transformasi digital. Hingga Juni 2023, sekitar 22,7 juta UMKM di Indonesia sudah masuk pada ekosistem digital. Namun angka tersebut baru merepresentasikan sekitar 35 persen dari total UMKM yang ada. UMKM tidak hanya dituntut menjadi entitas ekonomi yang kreatif, tetapi juga memiliki daya saing dan mampu menjangkau pasar global. Pengembangan platform digital UMKM inilah yang saat ini dikembangkan oleh PBA," pungkas Bamsoet.
