“Coba lihat promo-promo perumahan besar, selalu menyebut JLLB akan segera selesai. Ini makin menguatkan kesan kalau yang diuntungkan justru pengembang, bukan rakyat,” ungkapnya.
Baca Juga: Dorong Pembangunan Rusunami, Aning Rahmawati: Perda Segera Disahkan!
Ia mempertanyakan seberapa besar dampak proyek infrastruktur seperti JLLB terhadap peningkatan ekonomi warga. Sebagai contoh, ia menyebut proyek Middle East Ring Road (MERR) yang menelan anggaran besar tetapi dinilai tidak berdampak signifikan bagi masyarakat kecil.
“Dulu MERR menghabiskan anggaran besar, tapi nyatanya tidak mengerek ekonomi masyarakat. Tanah di sekitar proyek itu dikuasai orang-orang kaya, bukan masyarakat kecil. Begitu proyek selesai, harga tanah langsung melonjak,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Imam mengungkapkan bahwa Surabaya masih mengalami defisit Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Pada tahun 2024, PAD Surabaya meleset dari target hingga Rp 1,5 triliun. Selain itu, ada tunggakan pembayaran kepada kontraktor di Dinas Cipta Karya dan Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai Rp 800 miliar.
Baca Juga: Cheng Yu, Pilihan Hidup Armuji Wakil Wali Kota Surabaya, Semangat Belajar Tanpa Henti
“Kenapa rencana utang ini perlu dikritisi? Karena tahun 2024 saja PAD tidak tercapai hingga Rp 1,5 triliun. Ditambah lagi ada tunggakan Rp 800 miliar di Cipta Karya dan PU, di mana para kontraktor sudah menyelesaikan pekerjaan mereka tetapi belum dibayar,” jelasnya.
Imam menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang dicanangkan Presiden harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola anggaran. Ia meminta agar dana yang tersedia benar-benar diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu. ***