NAWACITAPOST.COM - Azhar Kahfi, anggota Komisi A DPRD Surabaya, memberikan pandangan terkait isu menipisnya stok blanko e-KTP di Kota Surabaya. Ia menilai kebijakan pemerintah kota yang memprioritaskan kelompok tertentu sebagai langkah positif, namun menyarankan perencanaan yang lebih matang di masa mendatang agar distribusi berjalan lebih efektif.
“Memang ini bukan situasi ideal, tetapi memberi prioritas kepada pemilih pemula untuk Pilkada 2024 adalah kebijakan yang tepat. Kita ingin memastikan seluruh warga memiliki hak suara,” ucap Kahfi.
Azhar juga menyampaikan kritik terhadap perencanaan distribusi blanko dari pemerintah pusat, yang menurutnya kurang responsif terhadap kebutuhan kota besar seperti Surabaya. Ia menekankan bahwa dengan populasi Surabaya yang mencapai sekitar 3,7 juta jiwa, alokasi blanko perlu disesuaikan dengan dinamika populasi.
Baca Juga: PSI Surabaya: Premanisme di Lingkungan Pendidikan Harus Dihentikan!
“Kami berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan kebutuhan kependudukan daerah. Kota Surabaya, dengan populasi sebesar ini, tentu membutuhkan pasokan blanko yang memadai agar layanan e-KTP dapat berjalan optimal,” katanya.
Sebagai mantan Ketua HMI Surabaya, Azhar juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), namun ia mengingatkan bahwa akses teknologi bagi sebagian warga, terutama kelompok lansia, masih terbatas. Karena itu, ia meminta pemerintah kota menyediakan bantuan khusus bagi mereka yang mengalami kesulitan adaptasi terhadap teknologi.
“Diperlukan solusi yang lebih komprehensif, termasuk dukungan bagi warga yang kurang akrab dengan teknologi digital. Tidak semua orang, terutama lansia, bisa langsung beradaptasi dengan IKD,” tambahnya.
Baca Juga: Ketua Komisi A DPRD Surabaya Soroti Bahaya Penjualan Minuman Keras via Aplikasi Online
Azhar juga mendorong pemerintah kota untuk memperkuat koordinasi dengan Ditjen Dukcapil guna mengamankan pasokan blanko e-KTP tambahan serta memperbaiki sistem distribusi agar lebih efisien.
“Kami di DPRD siap mendukung upaya pemkot dalam berkomunikasi dengan pusat. Harapannya, kedepannya tidak ada lagi masalah kekurangan stok blanko e-KTP,” tutup Kahfi. ***