Menurutnya, kondisi seperti itu membutuhkan verifikasi manusia, bukan sekadar membaca angka dalam sistem.
“Survei itu harus memakai hati nurani. Kalau hanya sekilas melihat data, orang bisa dianggap tidak miskin karena alamat rumah atau data keluarganya. Padahal rumah itu milik kakek-neneknya, orang tuanya tidak mampu, dan biaya sekolahnya ditanggung orang lain.”
Komisi D Akan Dorong Pembahasan di Banggar
Zuhrotul memastikan persoalan tersebut tidak akan berhenti sebagai keluhan. Ia menyatakan akan membawa persoalan data desil dan mekanisme bantuan tersebut dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Surabaya serta kembali meminta penjelasan BPS.
“Kami tetap bersuara. Saya sedang mencari data melalui KSH dan nanti BPS juga akan kami panggil lagi. Kita ingin kesejahteraan warga itu terlihat lengkap, bukan hanya dari satu angka desil.”
Ia menegaskan, tujuan akhirnya bukan menghapus DTSEN maupun mengabaikan BPS, tetapi memastikan data nasional dan fakta lokal saling melengkapi.
“Desil itu penting sebagai data nasional, tetapi jangan dijadikan harga mati untuk semua bantuan. Yang paling sejahtera di Surabaya belum tentu sama dengan yang paling sejahtera di Jakarta. Desil adalah posisi relatif. Karena itu, ketika kondisi warga berubah, pemerintah harus punya cara untuk melihat kenyataan di lapangan.”
BPS sendiri menegaskan bahwa desil merupakan posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan dan bukan ukuran absolut kemiskinan. Karena itu, pemutakhiran dan validasi data menjadi bagian penting agar DTSEN semakin mencerminkan kondisi masyarakat.
Bagi Zuhrotul, pemerintah tidak boleh membiarkan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tersingkir hanya karena sistem membaca angka yang tidak lagi menggambarkan keadaan mereka.
“Yang kita perjuangkan bukan orang yang ingin dibantu, tetapi orang yang memang membutuhkan bantuan. Itu dua hal yang berbeda. Negara harus hadir ketika warga benar-benar jatuh dan tidak mampu. Jangan sampai angka desil lebih dipercaya daripada kenyataan hidup warganya.” ***