BPK Pernah Menemukan 721 Objek Bermasalah

Persoalan ini semakin serius karena BPK Jawa Timur sebelumnya memang menemukan masalah dalam penghitungan dan penetapan Pajak Reklame Surabaya.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Jawa Timur 2023, BPK menyebut terdapat 721 objek reklame yang perhitungan dan penetapan pajaknya tidak tepat.

Dampaknya, terdapat kekurangan penerimaan Pajak Reklame sekitar Rp4,46 miliar.

BPK mengaitkannya antara lain dengan kekurangan perhitungan nilai pajak, objek reklame yang masih menayangkan materi meskipun masa izinnya berakhir, serta objek yang belum memiliki SIPR tetapi telah diterbitkan SKPD.

Ini poin yang tidak boleh dilewatkan.

Karena masalahnya bukan hanya:

“Siapa yang belum bayar?”

Tetapi juga:

“Apakah pemerintah sudah menghitung kewajiban pajak dengan benar?”

Dua pertanyaan itu berbeda.

Dan keduanya sama penting.

Warna Warni Pernah Disorot, Tetapi Jangan Asal Menuduh

Nama PT Warna Warni juga pernah muncul dalam polemik transparansi pajak reklame Surabaya.

Pada Oktober 2020, Komunitas Peduli Aset Negara (KOMPAN) berunjuk rasa di Pemkot Surabaya dan kantor Warna Warni. Massa meminta transparansi data mengenai perusahaan yang diduga memiliki tunggakan pajak reklame, termasuk meminta penjelasan terkait Warna Warni.

Namun ada satu hal yang harus ditegaskan.

Aksi massa bukan bukti bahwa PT Warna Warni terbukti memiliki tunggakan dengan nominal tertentu.