Jangan sembunyikan persoalan TK di balik kata “PAUD”
Ini yang harus dikritik.
Ketika Pemkot mengatakan mempunyai lebih dari 100 ribu peserta didik PAUD, publik tentu akan membayangkan sebuah ekosistem pendidikan yang mendapatkan perhatian serius.
Pemkot bahkan menyatakan pada 2026 menyediakan sekitar Rp5 miliar beasiswa PAUD untuk 7.000 anak.
Pemkot juga menyebut sekitar 8.000 pendidik PAUD menerima dukungan jasa pelayanan.
Tentu itu patut diapresiasi.
Tetapi pendidikan bukan hanya soal anak mendapatkan beasiswa.
Bukan hanya soal guru mendapatkan dukungan.
Bukan hanya soal membangun lembaga PAUD negeri baru.
Anak juga membutuhkan ruang belajar yang layak.
Guru membutuhkan ruang kelas yang aman.
Dan yayasan yang selama ini ikut menopang pendidikan masyarakat juga membutuhkan dukungan ketika mereka sudah tidak sanggup membiayai renovasi.
Di sinilah Pemkot Surabaya harus menjawab kritik.
Sebab pemerintah sendiri menyatakan bahwa kualitas layanan lembaga PAUD negeri maupun swasta, termasuk TK, KB dan PPT/SPS harus setara.
Kalimat itu sangat bagus.
Tetapi kalimat tersebut sekaligus menciptakan kewajiban moral dan kebijakan: