Bukan berdasarkan siapa yang paling dekat dengan birokrasi.
Tetapi berdasarkan data dan tingkat kebutuhan.
Itulah pemerintahan yang adil.
Pertanyaan terakhir untuk Pemkot Surabaya
Pemkot Surabaya boleh mengatakan bahwa PAUD adalah fondasi.
Boleh mengatakan Surabaya ingin menjadi barometer pendidikan anak usia dini.
Boleh mengatakan ada lebih dari 100 ribu anak PAUD.
Boleh membangun PAUD negeri.
Boleh memberikan beasiswa.
Boleh memberikan dukungan kepada guru.
Tetapi setelah semua itu, satu pertanyaan tetap harus dijawab:
Bagaimana dengan TK swasta yang gedungnya nyaris tidak layak, sementara yayasannya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan renovasi?
Dan pertanyaan berikutnya lebih keras:
Dari APBD 2026, berapa rupiah yang benar-benar disiapkan untuk menyelamatkan gedung-gedung TK tersebut?
Sebab dokumen perencanaan pemerintah menunjukkan angka Rp739,99 juta untuk rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas PAUD.
Sementara untuk penyediaan biaya personel peserta didik PAUD tercatat Rp4,648 miliar.