Jumat, 5 Juni 2026

Orientasi dan Kick Off Meeting Rancangan Awal RPJMD 2025-2045, Pemkab Blitar Beri Pembekalan Pada OPD

Photo Author
Vanessa, Nawacita Post
- Minggu, 15 Oktober 2023 | 20:12 WIB

NAWACITApost.com  - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menggelar Orientasi dan Kick Off Meeting Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045, di Aula Garuda Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Rabu (11/10/2023).

Kegiatan Orientasi dan Kick Off Meeting Ranwal RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan diberikan peningkatan pemahaman dan kesamaan persepsi antar dalam menyusun RPJPD sesuai kaidah perencana dan regulasi. Dan meningkatkan keselarasan arah pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan provinsi dan nasional untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.

-


Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar, Dr.Jumali, S.Pd, M.AP, menjelaskan, RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang yaitu 20 tahun. RPJPD ini nantinya dijadikan pedoman calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2024, juga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik untuk 4 periode kedepan.

“Dalam arahan Kemendagri, pada tahun 2023 ini kita pemerintah daerah menyusun rancangan awal RPJPD yang didahului dengan penyusunan evaluasi RPJPD periode sebelumnya dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD 2025-2045. Pada tahun 2024 kita menyusun RPJMD Teknokratik 2025-203 yang didahului KLHS RPJMD dan penyelenggaraan Musrenbang RPJPD untuk menghasilkan rancangan akhir RPJPD. Lalu di 2025 kita menyusun RPJMD 2025-2030,”jelas Jumali.

Jumali menambahkan, dalam menyusun rancangan awal RPJPD, selain mengacu pada regulasi, juga memperhatikan hasil Evaluasi RPJPD periode sebelumnya, KLHS RPJPD 2025-2045, dokumen RT/RW Kabupaten Blitar, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya. Selain itu, keselarasan perencanaan antara tingkat nasional dan daerah juga dijaga dengan mempedomani Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Jawa Timur dan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045.

Berdasarkan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, ada sejumlah isu dan tantangan yang perlu diatasi, termasuk peningkatan produktivitas, pemanfaatan potensi pariwisata, produktivitas tenaga kerja, produktivitas sektor pertanian, infrastruktur, literasi digital, kualitas pendidikan, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan berkelanjutan.

Visi RPJPN 2025-2045 adalah "Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan." Dalam visi ini, Indonesia berambisi mencapai tingkat pendapatan per kapita setara dengan negara maju, meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional, serta menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca menuju Net Zero Emission.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 merupakan langkah awal yang penting dalam membangun masa depan yang berkelanjutan dan makmur. Dengan panduan yang kuat, diharapkan Kabupaten Blitar dapat merencanakan pembangunan yang lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakatnya.

“Bagaimana pengaruh terhubungnya pansela terhadap perekonomian Kabupaten Blitar 20 tahun ke depan, bagaimana perkembangan sektor pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam 20 tahun mendatang, seberapa besar harapan kita bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif akan mampu memberikan sumbangan yang lebih besar bagi daerah, bagaimana kualitas SDM kita 20 tahun ke depan, dan lain sebagainya,”ujar Jumali.

Lebih lanjut Jumali menyampaikan,dalam penyusunan rancangan awal RPJPD ini ditindaklanjuti dengan pembentukan tim penyusunan yang terdiri dari tiga pokja, yaitu Pokja Perekonomian, Pokja Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Pokja Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang beranggotakan seluruh perangkat daerah. Guna memproyeksikan bagaimana Kabupaten Blitar di tahun 2045 dengan dilandasi data, fakta, diperkuat studi literatur, kajian dokumen teknis sektoral yang telah ada sebelumnya.

Membahas hal detail yang menjadi prioritas penanganan berdasar evaluasi RPJPD periode sebelumnya akan di bahas dalam pokja penyusuan RPJPD. Seperti prioritas penanganan, yaitu pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Selain itu, dinamika perkembangan makroekonomi, sosial budaya, sumber daya manusia, kondisi kependudukan termasuk bonus demografi, capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), keunggulan kompetitif/daya saing, pola spasial pembangunan di Jawa Timur.

“Terakhir Jumali sangat berharap dokumen ini nanti bersifat aplikatif, terukur, dan mudah dipahami oleh seluruh elemen masyarakat. RPJPD ini juga harus dapat mengejawantahkan arah pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan karakteristik dan local wisdom Kabupaten Blitar,”pungkasnya.

Penulis: Frins Maurins

Editor: Vanessa

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini