Blitar, NAWACITApost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur.
Raihan Opini WTP ini didapatkan dari penilaian BPK Perwakilan Jawa Timur terhadap Laporan Hasil Keuangan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.
Penyerahan penghargaan opini WTP diterima langsung oleh Bupati Blitar Rini Syarifah didampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar Suwito di Surabaya, Kamis (25/05/2023).
Saat dikonfirmasi Media Nawacitapost.com, Bupati Blitar Hj.Rini Syarifah atau sapaan akrabnya Mak Rini mengatakan, dengan diraihnya Opini WTP yang ke tujuh kalinya ini menandakan bahwa roda Pemerintahan di wilayah setempat telah dikelola secara akuntabel dan transparan sehingga BPK memberikan apresiasi.
"Saya merasa bangga dan bersyukur atas pencapaian opini WTP yang berhasil diperoleh oleh Kabupaten Blitar. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar telah berhasil mempertahankan akuntabilitas keuangan yang baik, dan kami akan terus berusaha untuk mempertahankan standar akuntansi yang berlaku,"katanya.
Lanjut Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menyampaikan, untuk bisa meraih penghargaan opini WTP ini bukanlah hal yang mudah, tetapi melalui proses yang panjang dan terstruktur dengan mengedepankan pembenahan fungsi dan sistem pengendalian intern.
Salah satunya, dalam proses penyusunan laporan keuangan yang memerlukan perjuangan ekstra. Dimana, kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan keterbatasan sumber daya manusia yang paham akuntansi pemerintahan sebagai penyebabnya. Meski begitu, semua jenis laporan keuangan itu harus disajikan secara akuntabel.
"Ini bukanlah yang mudah, kami di jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar harus berjuang keras dan ekstra untuk memperoleh penghargaan opini WTP,"tuturnya.
Menurutnya, masih ada kelemahan dan tantangan ke depan yang perlu diatasi. Untuk itu, Kabupaten Blitar akan terus memperbaiki sistem pengendalian intern dan keterbatasan sumber daya manusia terkait akuntansi pemerintahan.
"Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Kabupaten Blitar dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan.
Perlu diketahui, penghargaan opini WTP ini diperoleh setelah adanya penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang meliputi pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, serta pengelolaan aset tetap yang akuntabel,"tutupnya.
(Adv/kmf/fm)
