Rohul, NAWACITAPOST.COM - Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Sukiman memaparkan terkait Stunting di wilayahnya meskipun belum signifikan, perkembangan stunting telah mengalami penurunan dari 678 anak pada tahun 2021 menjadi 591 di tahun 2022.
-
"Pada tahun 2021 jumlah anak yang menderita stunting 678 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 591 anak," kata Bupati Rohul Sukiman saat mengikuti dari Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Roadshow bersama Bupati/ Walikota se Provinsi Riau Kamis (09/03/2023) dipimpin Mnterian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Roadshow tersebut dalam upaya penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan Ekstrem melalui daring
Bupati Sukiman menyampaikan Berdasarkan data P3K yang diterima pada tanggal 5 Oktober 2022 tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, adanya Inclusion Error (Orang yang tidak berhak mendapat bantuan tapi terdaftar sebagai penerima dan Exclution Error (orang yang berhak tapi tidak terdaftar sebagai penerima).
"Sehingga adanya selisih 14 persen dari data yang ada. Jika dari 100 orang yang terdaftar mendapat bantuan dari data P3KE maka 14 orang diantaranya tidak berhak karena memiliki fasilitas yang layak," ungkap Sukiman.
Oleh karena itu, dalam rangka percepatan penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan ekstrem agar sasaran intervensi dan tindakan yang dilakukan tepat sasaran, maka Kabupaten Rohul telah mengembangkan 2 aplikasi yakni E-STRONG dan E-BANGKIT.
"Pemkab Rohul sudah mengembangkan aplikasi agar penyaluran bantuan Kemiskinan ekstrem dan stunting tepat sasaran," jelas Sukiman.
Turut mengikuti Roadshow Kementerian dan lembaga Terkait, Wakil Gubernur Riau Brigjen. TNI H. Edy Afrizal Natar Nasution, S.IP, Ketua BKKBN Provinsi Riau beserta Bupati dan walikota se Provinsi Riau.
Hadir mendampingi Bupati Rohul yakni, Danramil 02 Rambah Kodim 0313/KPR Lettu Dedy, A.Md, Sekda Muhammad Zaki SSTP, M.Si, Kepala Bappeda Drs. Yusmar, M.Si, Ketua TP PKK Hj. Peni Herawati Sukiman, Ketua II TP PKK Ny Siska Irdaningsih SH.
Kepala BPS Surya Legowo, S.ST, M.SI, Kepala DPPKB Rohul Drg. Leni Sumbari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan Barikun, SP, Kadis Kesehatan Dr. Bambang Triono, Kadis DPMPD Prasetyo, Sekretaris Dinas Kominfo Zulfikri, S.Sos, M.Si.
Dalam arahannya Menko PMK Muhadjir Effendy kepada kepala daerah masing masing Kota, Kabupaten agar dapat mencermati angka stunting dan kemiskinan ekstrem didaerahnya.
Ditegaskan Muhadjir Effendy, kemiskinan ekstrem berbanding lurus dengan stunting, dengan kata lain, jika kemiskinan ekstrem tinggi akan membuat membuat angka stunting tinggi, sehingga jika diatasi kemiskinan ekstrem secara tidak langsung akan mengurangi stunting.
"Artinya jika ada keluarga yang mengalami Kemiskinan ekstrem maka dikelurga itu berpotensi melahir anak yang stunting oleh karena itu kemiskinan ekstrem dan stunting harus Sama Sama diatasi," ujarnya.
Lebih lanjut Muhadjir menyampaikan Saat ini prevalensi Stunting di Riau secara Global menunjukkan penurunan sebesar 5,3 persen dari tahun 2021 (22.3 persen) ke 17 persen pada tahun 2022, dan ini termasuk dalam masalah kesehatan masyarakat "sedang" menurut World Health Organization (WHO), berdasarkan dirinya mengapresiasi kinerja dari provinsi dan kabupaten/kota di Riau.
"Secara global angka stunting di Riau tahun 2022 berada di bawah angka nasional 21.6 persen dan berada di urutan ke 29 berdasarkan Prevalensi stunting," ungkapnya.
Menurut Muhadjir, Ini prestasi yang luar biasa yang sudah dicapai mudah mudahan di tahun 2024 nanti Riau bisa dibawah 14 persen.
"Mudah mudahan tahun 2024 nanti Riau bisa mendekati 10 mendekati 14 persen, Ini kondisi yang sangat bagus karena itu mari kita terus bekerja keras untuk mengejar supaya pencapaian kita lebih besar pada tahun ini," harapnya.
Untuk mencegah stunting, Menko PMT menargetkan pertengahan tahun 2023 seluruh Puskesmas yang ada di Indonesia termasuk provinsi Riau, harus sudah ada USG dan harus sudah tersedia antropometri terstandar.
"Untuk memantau kondisi kehamilan dan mencegah stunting di puskesmas harus sudah ada USG di pertengahan tahun 2023," ujarnya.
Kemudian Wakil Gubernur Riau Brigjen. TNI H. Edy Afrizal Natar Nasution mengucapkan terima kasih karena sudah menyelenggarakan Roadshow secara daring.
Di Riau saat ini telah memiliki data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) by name by address yang diberikan oleh Kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka target penghapusan kemiskinan Ekstrem tahun 2024 sebesar 0% Pemerintah provinsi Riau berkolaborasi dengan forum, lembaga atau yayasan.
Wagubri Menyampaikan harapan kepada pemerintah pusat yang beberapa hal terkait kemiskinan ekstrem :
1. diperlukan penganggaran melalui DAK untuk memenuhi ketersediaan alat USG di Puskesmas sebagai sarana untuk pencegahan stunting.
2. perlu adanya upaya percepatan penyelesaian administrasi kependudukan khususnya masyarakat miskin ekstrem dan Stunting agar dapat dilakukan intervensi.
3. perlu memastikan masyarakat miskin ekstrem dan stunting masuk dalam DPKS,
4. diharapkan kepada pihak terkait untuk memprioritaskan penuntasan kemiskinan ekstrem dan stunting masuk dalam program kegiatan.
"Dan kami berharap dengan ini kemiskinan ekstrem di Riau dapat teratasi dan angka stunting menurun," ucapnya.
MC Diskominfo Rohul/Adv
Editor Fahrin Waruwu
