Jakarta, NAWACITApost.com – Sub Bagian Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat (Kemenkumham Pabar) mengikuti kegiatan kegiatan percepatan proses kenaikan pangkat Periode April 2023, pensiun, dan pencantuman gelar akademik di lingkungan kementerian hukum dan hak asasi manusia tahun 2023. Selasa (21/02) bertempat di Hotel Gran Melia, Jakarta.
Kegiatan diawali dengan laporan kegiatan oleh panitia kemudian dibuka oleh Direktur Pensiun PNS dan Pejabat Negara pada Badan Kepegawaian Negara (Ibu Dra. Anjaswari Dewi, M.M) sebagai narasumber I. Dalam sambutannya Anjaswari Dewi menyampaikan bahwa proses penyederhanaan layanan pensiun PNS telah dilakukan melalui SIASN. Tujuannya agar layanan kepada pensiunan PNS menjadi lebih cepat, tepat dan transparan.
-
Lebih lanjut, beliau menyatakan, salah satu bentuk layanan yang dipangkas adalah penetapan Pertimbangan Teknis (Pertek) yang sebelumnya membutuhkan lima hari kerja kini menjadi satu hari kerja. Hal tersebut dinilai sejalan dengan tuntutan pelayanan birokrasi cepat, lincah, terukur, bukan tumpukan berkas.
Beliau juga menjelaskan bahwa proses layanan pensiun PNS ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang diawali dengan penetapan Pertek BKN. Kemudian, ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi atau Presiden bagi yang memiliki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Utama.
Kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari Direktur Pengadaan dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Negara (Ibu Sri Widayanti, S.H., M.M) sebagai narasumber II dan sambutan oleh Bapak Sudjonggo, Bc.IP, SH sebagai Kepala Biro (Karo) Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
-
Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa terima kasih atas antusias peserta kegiatan Percepatan proses Kenaikan Pangkat Periode April 2023, Pensiun, dan Pencantuman Gelar Akademik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
Diakhir acara dilanjutkan dengan seremonial penyerahan SK Kenaikan Pangkat secara simbolis oleh perwakilan masing-masing unit kerja Kementerian Hukum dan HAM.
