Komisi D: APBD Surabaya 2025 Fokus Tuntaskan Pendidikan dan Kesehatan

NAWACITAPOST.COM – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, menegaskan pentingnya mengoptimalkan layanan kesehatan dan percepatan penyelesaian masalah di bidang pendidikan. Dua bidang fundamental ini, menurut Akma, harus menjadi prioritas utama dan sudah terselesaikan dengan baik.

Komisi D DPRD Surabaya berharap tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena masalah biaya. Program Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencakup sekitar 3 juta penduduk kota ini memastikan bahwa semua warga dapat berobat di rumah sakit (RS) tanpa khawatir soal pembayaran.

"Pemkot Surabaya telah mengalokasikan anggaran agar setiap warganya bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit. Bagi warga kelas III, cukup menunjukkan KTP, dan biaya akan ditanggung oleh pemerintah kota," terang dr. Akma, Senin (21/10/2024).

Baca Juga: Komisi B: Gaji Direksi PD Pasar Surya Lebih Besar dari Dividen yang Disetor

Selain itu, Akma juga menekankan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga Surabaya. Tidak boleh ada anak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Bahkan, Pemkot Surabaya juga menyediakan beasiswa hingga jenjang pendidikan 12 tahun, dan program beasiswa perguruan tinggi, seperti Beasiswa Pemuda Tangguh, terus berjalan.

"Dengan anggaran APBD 2025 yang mencapai Rp 12,3 triliun dan sumber daya yang ada, masalah di dua sektor penting ini harusnya sudah selesai," harap Akma.

Sebagai mantan sekretaris Komisi D, Akma menyadari betul bahwa pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, dia menekankan tidak boleh ada lagi warga yang ditolak berobat di rumah sakit atau terhambat mendapatkan layanan kesehatan.

Baca Juga: BPR SAU Fokus Inovasi Digital dan Program Payroll untuk Percepat Pertumbuhan

"Surabaya sudah menerapkan program Universal Health Coverage. Dengan hanya menunjukkan KTP, warga sudah bisa berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Hampir semua rumah sakit di Surabaya sudah bermitra dengan BPJS, terutama untuk kelas III," tambahnya.

Sebagai politisi Partai Golkar, Akma bersama Komisi D akan terus mengawal pelaksanaan program layanan kesehatan, tidak hanya untuk memastikan hak warga, tetapi juga untuk meningkatkan angka harapan hidup di Kota Surabaya.

Perluasan Kelas III untuk Rumah Sakit

Komisi D DPRD Surabaya yang baru dibentuk akan fokus mengawal dua sektor utama, yakni pendidikan dan kesehatan, yang menjadi pilar utama dalam pembangunan kota.

Baca Juga: Ketua DPRD Surabaya Resmi Ditetapkan, Adi Sutarwijono Siap Prioritaskan Kepentingan Masyarakat

Akma mengungkapkan bahwa fungsi penganggaran dan pengawasan dari DPRD akan terus dijalankan untuk memastikan kelancaran kedua sektor tersebut. Salah satu pencapaian yang akan segera terealisasi adalah selesainya pembangunan RSUD Surabaya Timur, yang diproyeksikan akan beroperasi pada November 2024.