Pemetaan tersebut perlu mempertimbangkan jumlah penduduk, kepadatan wilayah, beban kunjungan pasien, kebutuhan dokter spesialis, serta jam operasional fasilitas kesehatan. Dengan begitu, kebijakan penempatan tenaga medis dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga mendorong penguatan pelayanan puskesmas melalui kecukupan dokter umum, dokter gigi, dokter internship, dan tenaga dengan kompetensi yang dibutuhkan.
Ketersediaan dokter, lanjutnya, harus ditopang sistem rujukan yang efektif, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta kepastian tindak lanjut pasien. Pelayanan tingkat pertama tidak boleh terhambat hanya karena persoalan koordinasi atau keterbatasan fasilitas.
Perlindungan Dokter Harus Seimbang dengan Hak Pasien
Dr Michael turut menekankan pentingnya perlindungan hukum dan keselamatan dokter. Pemkot Surabaya bersama fasilitas pelayanan kesehatan dan organisasi profesi dinilai perlu memperkuat pendampingan hukum, mencegah kekerasan terhadap tenaga medis, serta memastikan pengaduan diselesaikan secara transparan dan adil.
Namun, perlindungan profesi harus berjalan seimbang dengan hak pasien dan akuntabilitas pelayanan. Dengan demikian, dokter memperoleh kepastian saat menjalankan tugas, sementara masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan penyelesaian yang layak.
Di sisi lain, peningkatan kompetensi dokter juga perlu menjadi perhatian melalui pelatihan, pendidikan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi medis, dan pengembangan kemampuan deteksi dini penyakit.
Kerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, dan organisasi profesi diharapkan mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat Surabaya.
Warga Miskin Jangan Terhambat Administrasi
Dalam aspek pelayanan masyarakat, Dr Michael mendorong penguatan upaya promotif dan preventif. Peran dokter, menurutnya, tidak boleh hanya berpusat pada pengobatan setelah seseorang jatuh sakit.
Skrining dan deteksi dini TBC, diabetes, hipertensi, kanker, serta stunting perlu diperkuat. Optimalisasi program Cek Kesehatan Gratis juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya.
Ia secara khusus menyoroti akses pelayanan bagi warga miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Menurut Dr Michael, persoalan administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jangan sampai membuat warga yang membutuhkan penanganan segera kehilangan akses pelayanan.
Ia mendorong mekanisme verifikasi dan tindak lanjut yang jelas, disertai pelayanan yang mengedepankan hati dan ketulusan.
Digitalisasi pelayanan kesehatan juga perlu diarahkan untuk mempermudah masyarakat. Sistem antrean digital, rekam medis elektronik, dan integrasi data rujukan harus mampu memangkas pekerjaan administratif berulang, menjaga kerahasiaan data pasien, serta mempercepat pelayanan tanpa mengurangi waktu dokter bersama pasien.
