NAWACITAPOST.COM – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i menggelar jaring aspirasi di kampung Kaliasin RT 14 RW 11, Kelurahan Kedongdoro, Kecamatan Tegalsari, Sabtu (7/2/2026). Warga menyampaikan berbagai persoalan mulai dari Beasiswa Pemuda Tangguh, rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit swasta.
Ada warga mengeluhkan perubahan status miskinnya. Dulu dia masuk katagori desil 1, tapi sekarang menjadi desil 5.
"Apa anak saya bisa dapat beasiswa kuliah setelah lulus dari SMA?," tanya seorang ibu yang putrinya sekarang sekolah kelas 12.
Perubahan desil ini menimbulkan kekhawatiran si ibu karena putrinya ingin sekali melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selama di bangku SMA. putrinya mendapat beasiswa PIP dari pemerintah pusat.
Ibu miskin ini merasa was was kelak putrinya tidak bisa menerima beasiswa KIP saat kuliah. "Saya juga heran kok berubah jadi desil 5. Padahal hidup kami tetap sulit seperti sebelumnya," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Imam Syafi’i berjanji membantu mencarikan beasiswa untuk putrinya. Baik beasiswa Pemuda Tangguh maupun KIP.
"Insya allah banyak jalan untuk mewujudkan impian putri ibu," kata Imam.
Warga lainnya mempertanyakan mekanisme pengajuan program Rutilahu Kota Surabaya. "Saya janda hidup sendirian di rumah yang mau ambruk. Mohon bisa dibantu supaya dapat program rutilahu," ungkap lansia berkerudung.
Imam Syafi’i langsung minta ketua RW yang duduk di sebelahnya segera membantu ibu berumur hampir 70 tahun itu. "Siap Pak Imam. Segera kami proses," ujar Bambang Sutrisno, ketua RW.
Imam menegaskan pentingnya peran RW, RT dan Kader Surabaya Hebat untuk mengatasi persoalan warga miskin. Jangan sampai kejadian di NTT terjadi di Surabaya. Siswa kelas 4 SD bunuh diri karena tidak punya uang untuk beli peralatan tulis sekolahnya.
"Saya baca di media, kalau orang tuanya tidak masuk daftar keluarga miskin karena tidak sama antara alamat di KK dengan domisilinya," paparnya.
Karena itu, kata Imam, pengurus kampung harus peka terhadap persoalan yang sedang melilit warganya yang miskin. Jangan hanya karena tidak masuk dalam daftar keluarga miskin, dianggap warga mampu secara ekonomi. Padahal kenyataannya miskin.
"Di Surabaya juga terjadi. Banyak warga dicoret dari daftar keluarga miskin karena pindah rumah tapi belum mengurus surat pindah yang sesuai KK. Padahal mereka pindah karena mencari tempat kos atau rumah kontrakan yang lebih murah," jelas Imam.
"Apalagi ngurus surat pindah alamat juga sulit di Surabaya. Di antaranya harus menunjukkan bukti kepemilikan rumah," sambung mantan jurnalis ini.
