Pada sektor sosial, Imam mengkritik klaim penurunan angka kemiskinan yang dinilainya belum tentu identik dengan peningkatan kesejahteraan.
“Bisa jadi bukan orangnya yang sejahtera, tapi datanya yang dicoret,” katanya.
Disisi lain, Imam juga menyoroti penggunaan data tunggal berbasis kriteria BPS yang berpotensi mengeluarkan warga miskin hanya karena persoalan administratif, seperti perbedaan alamat KTP dan domisili.
“Mereka pindah kontrakan karena cari yang lebih murah, tapi sulit urus pindah alamat. Akhirnya dicoret dari data miskin, bantuan putus, dan hidupnya justru makin berat,” jelasnya.
Imam menegaskan, kesalahan pendataan berdampak sistemik karena digunakan lintas kementerian. Ia mendesak Pemkot lebih terbuka dan jujur dalam menyampaikan capaian maupun kekurangan.
“Kota ini memang bagus, tapi bukan tanpa masalah. Menutup-nutupi data justru menjauhkan kita dari solusi,” pungkasnya. ***
