NAWACITAPOST.COM – Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Selasa (14/10/2025), yang semula dijadwalkan untuk mendengarkan tanggapan Wali Kota atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2026, berubah panas.
Anggota DPRD Kota Surabaya Imam Syafii melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota Surabaya, menyoroti dua isu krusial: rendahnya realisasi Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses dan minimnya transparansi pinjaman daerah.
Dalam forum yang dihadiri oleh Wakil Wali Kota Armuji (Cak Ji) mewakili Wali Kota Eri Cahyadi yang berhalangan hadir, Imam tanpa basa-basi menumpahkan uneg-unegnya.
“Sebenarnya ini ingin saya sampaikan langsung ke Pak Eri, tapi karena yang hadir Cak Ji, ya saya sampaikan ke njenengan,” ucap Imam di hadapan peserta rapat paripurna.
Imam yang juga anggota Komisi D DPRD Surabaya menilai kondisi keuangan Pemkot perlu dikaji ulang. Menurutnya, Pemkot justru semakin bergantung pada pinjaman di tengah turunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Transfer dari pusat berkurang, tapi Pemkot masih sempat pinjam. Kami minta kegiatan seremonial yang tidak mendesak dikurangi dulu. Ini bukan soal gaya, ini soal prioritas,” tegasnya.
Berdasarkan data BPKAD Surabaya, transfer dana dari pusat pada APBD 2025 memang turun sekitar 3,2 persen dibanding tahun sebelumnya, sementara rencana pinjaman daerah justru naik untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.
“Pinjaman harus transparan. Baik di Bank Jatim maupun lembaga pusat, publik berhak tahu berapa besar pinjamannya, berapa bunganya, dan bagaimana mekanisme pelunasannya,” tambah Imam, menekankan pentingnya keterbukaan anggaran.
Tak berhenti di situ, Imam juga menyoroti lambannya realisasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang dihimpun saat reses. Ia menyebut banyak aspirasi warga hanya berhenti di meja birokrasi tanpa kejelasan tindak lanjut.
“Kami ini sering dituding tidak menyampaikan aspirasi warga, padahal kami turun langsung ke lapangan. Tapi kenyataannya, banyak usulan warga tak terealisasi sama sekali,” keluh Imam dengan nada tinggi.
Menurut catatan DPRD, realisasi Pokir tahun 2024 hanya sekitar 58 persen dari total usulan yang disampaikan ke Pemkot Surabaya. Sebagian besar macet pada tahap verifikasi teknis dan perencanaan anggaran.
“Kalau memang ada alasan hukum, ayo dibuka. Tapi jangan alasan yang tidak jelas. Warga menunggu hasil nyata, bukan sekadar janji reses,” sindirnya.
Dalam momen yang sempat mencairkan suasana, Imam juga melempar sindiran ringan kepada Wakil Wali Kota Armuji, yang dikenal aktif di media sosial.
“Cak Ji ini kan aktif di YouTube, sering turun ke masyarakat. Kalau bisa, bantu kami suarakan aspirasi warga lewat kanal njenengan itu,” ujarnya, disambut tawa hadirin.
