Meski bernada guyon, pernyataan Imam itu dianggap sebagai sindiran simbolik terhadap lemahnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif di tingkat bawah. “Kami ini tidak minta pegang anggarannya, asal program hasil reses dijalankan. Nilainya kecil, tapi dampaknya besar bagi warga,” tegasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Wakil Wali Kota Armuji memastikan bahwa seluruh masukan akan disampaikan langsung kepada Wali Kota Eri Cahyadi.
“Semua masukan dari Pak Imam akan saya sampaikan ke Wali Kota. Saya ini wakil, diperintah untuk mewakili. Jadi pasti saya teruskan,” kata Armuji singkat menutup rapat.
Tambahan Redaksi :
Kritik Imam Syafii ini disebut sebagai tanda meningkatnya tensi politik menjelang finalisasi APBD 2026. Beberapa anggota dewan bahkan mulai terang-terangan menuntut agar Pemkot Surabaya lebih terbuka soal arah belanja publik dan rencana pembiayaan utang.
Dengan tekanan publik terhadap isu transparansi dan efektivitas Pokir, paripurna kali ini menegaskan bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif di Surabaya tengah diuji.
Dan seperti yang disampaikan Imam Syafii, “Pemerintah harus ingat, uang rakyat bukan untuk seremonial, tapi untuk kesejahteraan warga.” ***
