Wakil ketua Komisi B mendorong Percepatan pembangunan SLB Negeri khusus warga Surabaya

NAWACITAPOST.COM - Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno, mengunjungi warga Tenggilis Lama melalui kegiatan Reses Tahun Sidang Kelima Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sedikitnya 200 warga yang menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan mereka.

Salah satu warga yang menyuarakan aspirasinya adalah Farida, warga Tenggilis Lama 2, yang memiliki anak yang menyandang tuna rungu.

Baca Juga: Dyah Katarina: Pos PAUD Terpadu Surabaya Tidak Baik-baik Saja!

Farida berharap ada bantuan pendidikan bagi anaknya yang saat ini bersekolah di kelas inklusi di SDN Sidosermo 1.

"Saya mendengar kabar kalau nanti masuk SMP negeri ada pembatasan kelas inklusi. Kalau nantinya anak saya tidak diterima di sekolah negeri, kemudian masuk SLB, tentunya biayanya mahal. Padahal suami saya hanya kuli bangunan, yang tidak tentu penghasilannya. Bahkan sudah 2 minggu ini tidak bekerja," ungkap Farida.

Farida juga menyoroti biaya pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB) yang cukup tinggi, termasuk uang gedung antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta dan biaya SPP bulanan antara Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu.

Baca Juga: P3I Jatim Siapkan Judicial Review Terkait Kebijakan Pajak Reklame Pemkot Surabaya

Ia menekankan bahwa kondisi ini juga menjadi beban bagi orang tua anak disabilitas lainnya.

Dalam merespons hal ini, pihak DPRD Surabaya, melalui Anas Karno, menyampaikan bahwa penerimaan siswa anak berkebutuhan khusus (ABK) atau disabilitas di SD dan SMP Negeri di Kota Surabaya akan dilakukan lewat sistem zonasi melalui jalur afirmasi.

Sebanyak 15 persen dari kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan dialokasikan untuk jalur ini.

Baca Juga: Anas Karno Tekankan Pentingnya Skill dari Perguruan Tinggi untuk Ekonomi Warga Surabaya

"Sistem zonasi ini diimplementasikan untuk mempermudah wali murid dalam menentukan jarak sekolah. Kebijakan penerimaan ABK di seluruh SD-SMP Negeri di Surabaya akan berlaku mulai tahun ajaran 2024," jelas Anas Karno.

Sementara pembangunan SLB Negeri khusus warga Surabaya baru diwacanakan. Terkait harapan warga, terutama para orang tua anak penyandang disabilitas, untuk mendapatkan bantuan pendidikan berupa beasiswa, Anas Karno menegaskan komitmennya.