Jumat, 17 Juli 2026

PAD dari Parkir Bocor Lagi, Pansus LKPJ Desak Evaluasi Kinerja Dishub Surabaya

Photo Author
Nawi., Nawacita Post
- Minggu, 13 April 2025 | 18:51 WIB
BUDI LEKSONO, Anggota Komisi B DPRD Surabaya (Nawi)
BUDI LEKSONO, Anggota Komisi B DPRD Surabaya (Nawi)

NAWACITAPOST.COM – Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya, Budi Leksono, mengungkapkan adanya kebocoran besar dalam pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya. Hal ini terungkap dalam rapat pansus yang digelar pada Jumat (11/4/2025), di mana Budi menilai target PAD dari sektor parkir tidak tercapai dan banyak potensi yang tidak terealisasi dengan baik.

“Secara hitungan, satu titik itu bisa menghasilkan hampir Rp50 ribu per hari untuk sepeda motor. Tapi faktanya, serapan jauh dari maksimal,” tegas Budi Leksono, yang akrab disapa Buleks, mengomentari sektor parkir yang tidak optimal. Menurutnya, jumlah titik parkir di Surabaya telah menurun signifikan, dari 1.800 titik menjadi 1.500 titik, dan hanya sekitar 1.300 titik yang dikelola dengan baik.

Budi juga menyoroti target PAD yang ditetapkan oleh Dishub sebesar Rp101 miliar, namun serapan yang tercapai hanya Rp49 miliar. Meski ada tambahan dari pajak KIR kendaraan sebesar Rp13 miliar pada tahun 2023, kekurangan tersebut tetap tidak mampu tercapai, sehingga ia meminta Pemkot Surabaya untuk segera mengatasi masalah ini.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Hapus Program CCTV ditengah Maraknya Isu Penculikan Anak dan Curanmor, Yona Bagus: Ini Langkah Mundur!

“Ya tetap enggak ketemu target. Ini harus jadi perhatian,” kata Budi, merujuk pada ketidakmampuan Pemkot mencapai target PAD yang sudah ditentukan.

Selain itu, Budi Leksono yang juga anggota Komisi B DPRD Surabaya mengangkat isu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dianggap belum optimal. Ia menyoroti kawasan-kawasan tertentu yang masih minim pencahayaan, seperti pinggir rel kereta dan area tanah sengketa.

“Ini soal estetika kota juga, bukan cuma terang-gelap. Termasuk bantaran sungai, harus disesuaikan jaraknya dan fleksibel pada usulan baru,” ujar Budi. Ia memberi contoh pada pengajuan tujuh titik PJU yang ternyata tidak dapat dipasang di beberapa lokasi karena faktor-faktor seperti keberadaan masjid atau tikungan tajam.

Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti Data Pengangguran, Aning Rahmawati: Harus Clear and Clean!

Budi menekankan bahwa meskipun tidak ada kendala besar dalam serapan anggaran, masalah utama terletak pada kinerja dan optimasi PAD, terutama dari sektor parkir yang masih jauh dari potensi yang seharusnya bisa diperoleh.

“Masalah serapan anggaran sih biasanya enggak ada kendala. Tapi kinerja dan PAD, khususnya dari parkir, ini yang jadi sorotan,” tutupnya. ***

Editor: Nawi.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Terkini