11. Pakai KTP asal mau kelas 3 gratis, dan dilayani apakah sudah tersosialisasi dengan baik?
12. Masalah KRIS (tempat tidur Pasien standar BPJS) apakah RS siap? serta masih banyak permasalahan lain yang nanti akan dikoordinasikan satu demi satu.
Baca Juga: Tak Kirim Karangan Bunga Wali Kota, Fraksi PSI Surabaya Pilih Bagikan Gembok Cakram untuk Warga
Namun, dalam rapat tersebut, dr. Akmarawita menyoroti pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Surabaya yang menyebutkan bahwa seluruh puskesmas di Surabaya telah beroperasi 24 jam, meskipun tanpa dokter yang standby dan hanya dijaga perawat. Pernyataan ini dinilai tidak akurat karena berdasarkan pengecekan langsung pada Selasa malam hingga dini hari, ditemukan fakta bahwa ada puskesmas yang memang memiliki dokter on-call, tetapi ada juga yang pagar gerbangnya digembok.
“Kami sudah melakukan pengecekan langsung, ternyata ada puskesmas yang justru tutup di malam hari. Jadi, pernyataan Dinas Kesehatan bahwa semua puskesmas buka 24 jam itu tidak benar. Kalau sudah menyatakan puskesmas buka 24 jam, pelayanannya juga harus lengkap, bukan setengah-setengah,” tegas dr. Akmarawita.
Ia menambahkan bahwa sebelum mengumumkan suatu program, Dinkes seharusnya memastikan kesiapan SDM dan fasilitas yang ada. “Jangan memaksakan suatu program jika SDM dan fasilitasnya belum mumpuni. Lebih baik menyampaikan apa adanya dan membuat program yang inovatif serta kreatif agar pelayanan kesehatan bagi warga Surabaya lebih optimal,” lanjutnya.
Baca Juga: Arif Fathoni: Eri Cahyadi Punya Tanggung Jawab Lebih dari Sekadar Wali Kota
Ke depan, Komisi D DPRD Surabaya juga berencana untuk mengevaluasi efektivitas program ‘Satu RW Satu Nakes’ dan ‘Satu Kelurahan Satu Ambulans’, serta memastikan pemerataan data kapitasi berjalan dengan baik. ***
