NAWACITAPOST.COM - Sejak beberapa hari terakhir, warga mengalami kesulitan mendapatkan Liquefied petroleum gas (LPG) di kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Hal tersebut diungkapkan Laila Fatihah, anggota Komisi II DPRD, kota Samarinda. Menurutnya, pertamina harus bertanggung jawab terkait kelangkaan LPG.

Laila Fatihah memapakarkan telah mendengar penjelasan dari pihak Pertamina terkait persoalan kelangkaan gas subsidi yakni adanya pengurangan kuota untuk Samarinda sebesar 6,42 persen di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

Atas kondisi demikian, Laila, mengatakan seharusnya Pertamina menyampaikan dengan tegas ke Dirjen Migas bahwa dengan pengurangan kuota berefek pada kelangkaan.

“Pertamina ini kan sebagai perwakilan untuk Kaltim, terutama Samarinda sebagai ibu kota provinsi. Jadi mereka (Pertamina) harus bisa memberikan argumentasi yang kuat kepada Dirjen Migas atas penurunan jumlah kuota tersebut,” kata Laila Fatihah dalam keterangan persnya.

Laila mengatakan selama ini Dinas perdagangan tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal.

Lebih lanjut, selama ini pihaknya hendak melakukan sidak di pangkalan, tidak pernah diindahkan.

"Kami dinas berharap pertamina dapat memberi kekuatan dengan memberikan izinnya," jelasnya.

Politikus PPP ini juga mempertanyakan terkait alasan Dirjen Migas mengurangi kuota gas, dari 28.678 metrik ton pada tahun 2022 menjadi 26.338 metrik ton tahun 2023.

“Seharusnya Pertamina jangan hanya ikut kemauan Dirjen Migas saja,” ujarnya.

"Tugas pertamina sebagai perwakilan Kaltim, harus bisa memberikan argumen yang pas ke irjen. jangan hanya manut dengan irjen. Kalau manut manut aja bakal besar gesekan di masyarakat, kata Laila Fatihah.

Perihal LPG langka, Laila Fatihah memaparkan pihak yang memiliki kewenangan dalam pendistribusian gas elpiji.

Apalagi, persoalan kelangkaan gas ini bukan kali pertama terjadi, tapi sudah sering kali. Namun dari pihak Pertamina seakan tidak mampu memberikan solusi yang tepat.

“Pertamina harus menjamin ketersediaan kuota sehingga tidak terjadi kelangkaan.Jangan kemudian ketika dirjen bilang turun, Pertamina hanya iya saja,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut Komisi II dipimpin oleh Laila Fatihah dan dihadiri oleh polres kota Samarinda, pertamina kota samarinda, dinas perdagangan kota samarinda, perumda varian niaga kota samarinda, DPC Hiswana Migas Samarinda, Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Samarinda, staf ahli komisi II.  (****)