Dilema Insentif Kader Posyandu: Garda terdepan kesehatan keluarga ini berharap ada perhatian lebih berupa insentif per anggota. Menjawab hal ini, Alimudin memaparkan bahwa APBD Kota Bekasi sebenarnya telah mengalokasikan Rp12 juta per tahun untuk operasional Posyandu yang dicairkan setiap 3 bulan.
Komitmen Parlemen: Mengawal Aspirasi hingga Titik Darah Terakhir
Mendengar jeritan konstituennya, DPRD Kota Bekasi berkomitmen penuh untuk mengawal persoalan ini ke tingkat eksekutif. Alimudin menegaskan bahwa setiap keluhan warga tidak akan menguap begitu saja, melainkan menjadi catatan merah yang akan diperjuangkan di gedung parlemen.
"Dari dua hal tersebut (masalah desil dan posyandu) akan menjadi perhatian serius kami sebagai wakil rakyat. Namun demikian, dalam eksekusinya kami juga harus menyelaraskan dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah," pungkas legislator PKS tersebut dengan optimis.
Lewat agenda reses ini, DPRD Kota Bekasi kembali membuktikan kelasnya: bukan sekadar duduk di kursi empuk parlemen, melainkan hadir sebagai pelindung moral, penyambung lidah, dan secercah harapan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.(Tiarsin/Sakera)
Artikel Terkait
Maestro Gotong Royong! Gerbang Megah Baru SMPN 2 Nganjuk Resmi Berdiri, Bukti Cinta Wali Murid untuk Masa Depan Anak
Gebrakan Komisi I DPRD Kota Bekasi: Kawal Ketat Rp100 Juta Per RW, Panggil Pemkot Demi Transparansi Radikal!
Drama di Gedung Kalimalang: Komisi I DPRD Kota Bekasi ‘Sikat’ Isu TPP, Pelecehan Seksual, hingga Pelayanan Publik!
Dugaan Medication Error Mengguncang Rawa Tembaga, Komisi IV DPRD Kota Bekasi Bergerak Cepat Panggil Dinkes!
Kawal Uang Rakyat! Banmus DPRD Kota Bekasi Bergerak Cepat, Matangkan Strategi Bedah LHP BPK