NAWACITAPOST.COM - Aksi demo digelar para guru yang tergabung dalam organisasi profesi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, menuai banyak tanggapan dari sejumlah pengurus PGRI di sekitarnya, khususnya Sudarman Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Informasi yang dihimpun wartawan Nawacitapost.com pada berita sebelumnya yang berjudul "PGRI Jember Gelar Aksi Demo, Ketum PB PGRI Sampaikan Rasa Prihatin" Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar (PB) PGRI Teguh Sumarno angkat bicara.
Baca Juga: Teliti Jamur Jakaba, Dosen STKIP PGRI Nganjuk Gandeng Kemdikbud
Berikut Tanggapan atau Komentar maupun catatan Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Banyuwangi Sudarman:
Pada Hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 PGRI Kabupaten Jember menggelar aksi demonstrasi dengan menolak kehadiran Prof. DR. Unifah Rosyidi, M.Pd. pada acara halal bi halal yang diselenggarakan oleh PGRI provinsi Jawa Timur versi Joko Adi Waloyo di Hotel Aston Jember.
Baca Juga: Sambut Hari Sumpah Pemuda, Polsek Jatikalen dan STKIP PGRI Nganjuk Lakukan Aksi Sosial
Demo itu diawali dengan adanya SK pembekuan PGRI Kabupaten Jember oleh PB PGRI versi Unifah Rosyidi.
Penulis tidak membahas rangkaian demo PGRI Kabupaten Jember, namun akan mengambil pelajaran dari aksi unjuk rasa itu untuk pembelajaran PGRI di Kabupaten Banyuwangi.
Baca Juga: Bicara PGRI, Yuk Baca Artikel Tentang Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi Organisasi
Bagi masyarakat Banyuwangi yang belum memahami terhadap pembekuan PGRI Kabupaten Banyuwangi bisa bertanya kepada pengurus cabang se - Kabupaten Banyuwangi bahwa pembekuan itu jelas - jelas sudah tidak berlaku alias tidak punya kekuatan hukum yang mengikat.
Hal ini sudah dijelaskan penulis berulang - ulang dan seharusnya sudah dipahami oleh seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi.
Baca Juga: Terkait Kongres PGRI Kubu UR, Supriono: Pendek Akal Kok Rame-rame
Bagi masyarakat yang belum faham menjadi wajar jika masih bingung dan bertanya - tanya terhadap dinamika PGRI Kabupaten Banyuwangi, tapi bagi yang sudah faham namun tetap saja tidak mau menerima pemahaman, itu karena ada beberapa faktor yang memengaruhi, salah satunya adalah karena mereka justru tidak memahami dalam memisahkan antar jabatan organisasi dengan jabatan organik mereka.
Hal ini terjadi karena banyak anggota PGRI yang masih mengemban tugas sebagai anggota Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: Ketum PB PGRI Hasil KLB Hadiri Momen Halal Bihalal dan Event Konferensi PGRI Jatim