NAWACITAPOST.COM — Pakar keamanan siber Ibnu Dwi Cahyo melontarkan analisis tajam terkait dugaan operasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara yang disinyalir berkaitan dengan aliran dana judi online (judol) hingga indikasi operasi makar.
Selain menyoroti sumber pendanaan gelap tersebut, Ibnu turut menggarisbawahi potensi keterlibatan pihak ketiga dalam pengadaan teknologi pengawasan tingkat tinggi seperti perangkat lunak mata-mata (spyware) Pegasus.
Pernyataan tersebut disampaikan Ibnu dalam perbincangan siniar di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang tayang pada Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, mahalnya biaya akuisisi spyware kelas atas menuntut penelusuran mendalam terhadap asal-usul anggaran yang digunakan.
"Apakah judi online ini uangnya bermuara pada kegiatan makar ini? Uangnya judi online itu ratusan triliun. Saya termasuk pihak yang sangat yakin uang judi online itu masih ada di Indonesia," jelas Ibnu.
Aliran Dana Gelap dan Potensi Operasi Makar
Ibnu mengaitkan dugaan pendanaan operasi penyadapan tersebut dengan masifnya perputaran uang haram judi online di Tanah Air.
Ia menilai, besarnya dana dari aktivitas ilegal itu sangat berpotensi dimanfaatkan untuk membiayai operasi pengawasan rahasia berskala besar di luar anggaran resmi lembaga negara.
Ia memperkirakan pengadaan teknologi pengawasan canggih sekelas Pegasus membutuhkan biaya yang fantastis, bahkan ditaksir mencapai angka triliunan rupiah. Hal inilah yang memicu kecurigaan adanya sokongan dana non-anggaran negara.
Meski demikian, dugaan keterkaitan antara uang judi online dengan operasi penyadapan maupun kegiatan makar tersebut belum disertai bukti aliran transaksi konkret yang menghubungkan keduanya secara langsung.
Sebagai perbandingan data, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai perputaran dana judi online mencapai Rp86,82 triliun pada semester I 2026.
Namun, angka tersebut merupakan akumulasi nilai perputaran transaksi, bukan bukti bahwa dana dengan nominal serupa tersedia secara utuh sebagai anggaran untuk membiayai operasi tertentu.
Baca Juga: Polri Tolak Uji Forensik Ulang Ijazah Jokowi, Pengamat Tegaskan Roy Suryo Wajib Hormati Putusan
Jejak Pihak Ketiga dan Momentum Presiden
Di luar persoalan pendanaan, Ibnu juga menyoroti potensi penggunaan lisensi Pegasus melalui perantara pihak ketiga atau negara lain.
Jalur memutar ini diduga dapat dimanfaatkan untuk menghindari mekanisme pengadaan langsung antarpemerintah maupun skema business to government (B2G).
Sorotan mengenai keterlibatan pihak ketiga tersebut mencuat saat Ibnu membedah celah dalam proses pengadaan teknologi pengawasan serta urgensi menelusuri aktor-aktor yang memegang kendali akses atas perangkat tersebut.
Lebih lanjut, Ibnu meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah mengendus dugaan penyadapan terhadap dirinya sejak jauh hari, namun memilih bersikap taktis sembari menunggu waktu yang tepat untuk bertindak.
"Pak Prabowo dan lingkaran... saya yakin Pak Prabowo sudah tahu kalau beliau disadap jauh-jauh hari. Tapi beliau harus menemukan momentum pas untuk melakukan tindakan," ujarnya.
Seluruh pernyataan yang disampaikan dalam siniar tersebut merupakan analisis dan dugaan pribadi Ibnu Dwi Cahyo.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang yang membuktikan terjadinya penyadapan terhadap Presiden, adanya operasi makar yang dibiayai uang judi online, maupun keterlibatan pihak ketiga dalam pengadaan spyware untuk tujuan dimaksud.(***)