NAWACITAPOST.COM — Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci, mendukung wacana penerapan pasal makar terhadap mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut disampaikan seiring adanya desakan keras dari anggota Komisi III DPR RI agar para tersangka dijerat hukuman maksimal, termasuk ancaman pidana mati berdasarkan Pasal 191 KUHP, dengan catatan seluruh langkah penegakan hukum tersebut wajib berlandaskan bukti yang sah.
Meski menyetujui penggunaan instrumen hukum pidana berat tersebut, Yohanes mengingatkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto untuk tidak berhenti pada penetapan para eksekutor semata.
Menurutnya, publik menantikan keberanian institusi kepolisian dalam membongkar aktor utama atau dalang intelektual yang merancang skenario dugaan spionase tingkat tinggi terhadap kepala negara tersebut.
Urgensi Membongkar Dalang Utama di Balik Kasus
Yohanes Oci berpendapat bahwa konstruksi hukum pasal makar sangat relevan apabila penyidik menemukan bukti kuat yang menunjukkan adanya upaya sistematis untuk melemahkan atau merongrong kedaulatan kepala negara.
Namun, ia menilai pengusutan perkara ini akan terasa pincang dan menyisakan tanda tanya besar jika penyidik gagal mengidentifikasi pihak yang memberikan perintah maupun mengatur alur operasi penyadapan.
“Kalau misalnya penerapan pasal makar yang dituduhkan kepada Listyo Sigit CS itu, artinya tepat sesuai dengan hukum. Kalau misalnya ada indikasi mengarah kepada pasal makar, itu satu. Terus yang kedua, sebenarnya yang harus dilihat di balik kasus ini adalah siapa mastermind di balik kasusnya Listyo Sigit, ini yang harus diungkap ke publik sebenarnya. Mastermind inilah yang mengatur semua drama di balik apa yang dilakukan oleh Listyo Sigit CS,” kata Yohanes kepada Nawacitapost.com melalui saluran telepon, Kamis (12/11/2026).
Dosen Universitas Pamulang (UNPAM) tersebut menduga kuat bahwa manuver yang dilakukan para tersangka bukanlah inisiatif yang berdiri sendiri.
Ia menekankan pentingnya penelusuran motif politik maupun kepentingan strategis di balik tindakan ilegal itu agar proses peradilan tidak hanya menjerat pihak-pihak yang berada di lapisan pelaksana lapangan.
“Kalau misalnya hanya ini disasarkan kepada Listyo Sigit CS, tanpa menyentuh siapa di balik ini semua, jangan sampai Listyo Sigit CS ini hanya sebagai pionir saja,” ucap dia.
Indikasi Makar dan Penguasaan Informasi Strategis
Lebih jauh, Yohanes memaparkan alasan mengapa dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memiliki indikasi kuat mengarah pada tindak pidana makar.
Mengingat latar belakang para tersangka yang merupakan mantan pejabat puncak di institusi penegak hukum, ia menilai mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai celah regulasi sekaligus akses terhadap berbagai data sensitif milik pejabat negara.
“Dalam pandangan saya sendiri memang ada indikasi ke sana mengarah ke makar, karena dilakukan oleh mantan petinggi Polri, yang mengetahui terkait dengan persoalan hukum dan juga memegang kartu AS di dalam pejabat-pejabat pemerintahan,” tuturnya.
Kendati melihat adanya indikasi serius, Yohanes tetap menggarisbawahi prinsip kehati-hatian dalam hukum acara pidana.
Penyidik harus membuktikan secara cermat mengenai adanya unsur kesengajaan (mens rea) serta tujuan akhir dari tindakan penyadapan tersebut sebelum menerapkan pasal makar yang membawa konsekuensi pidana mati.
Tantangan Pembuktian Kapolri dan Spekulasi Publik
Penanganan kasus yang menyeret mantan pucuk pimpinan Korps Bhayangkara ini pun menjadi ujian krusial bagi kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.
Yohanes menilai transparansi dan ketegasan kepolisian dalam mengungkap dalang di balik layar sangat dibutuhkan guna meredam berbagai spekulasi liar yang berkembang di ruang publik.
Ia menyoroti fenomena di masyarakat yang kerap mengaitkan kasus hukum Listyo Sigit dengan sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Menurut Yohanes, satu-satunya cara paling objektif untuk meluruskan asumsi tersebut dan menjaga marwah penegakan hukum adalah melalui pembuktian fakta yang tuntas di meja penyidikan.
“Nama Jokowi Widodo lah yang selalu mengekor, ketika kasusnya Listyo Sigit ini diungkap ke publik. Sehingga untuk menepis itu, benar apa yang disampaikan oleh Jokowi Widodo dalam salah satu momen klarifikasinya dia, bahwa ini serahkan kepada proses hukum. Tinggal tugas dari kapolri yang baru saat ini adalah bagaimana kemampuan dia mengungkap siapa di balik ini semua,” pungkasnya.
Desakan Keras Komisi III DPR RI
Sebelumnya, wacana penerapan pasal makar mencuat secara terbuka dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dua legislator menyuarakan pandangan tegas agar penyidik tidak sekadar menggunakan undang-undang khusus terkait penyadapan dalam menjerat Listyo Sigit dan tiga perwira tinggi Polri lainnya.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, secara lugas meminta aparat penegak hukum menggunakan Pasal 191 KUHP.
Ia menilai ancaman pidana maksimal berupa hukuman mati layak diterapkan apabila unsur perbuatan makar terhadap kepala negara dapat dibuktikan di persidangan.
“Nah, makar dengan hukuman, saya minta itu di Pasal 191 KUHP, makar diancam hukuman pidana mati. Saya minta empatnya itu dikenakan pidana mati,” tegas Safaruddin.
Senada dengan Safaruddin, legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Nazaruddin Dek Gam, turut mendorong kepolisian untuk memperluas konstruksi pasal sangkaan.
Menurutnya, tindakan penyadapan ilegal yang menyasar presiden merupakan ancaman serius bagi stabilitas serta kedaulatan negara sehingga harus ditindak dengan pasal berlapis yang paling berat.
“Saran dari kami, Pak Kapolri, empat orang ini bukan hanya dikenakan kasus UU penyadapan, pasal-pasal penyadapan, tapi kalau memang terbukti sudah merongrong kepala negara, kedaulatan negara, dibawa saja ke makar, Pak,” ujar Dek Gam.(Fifi Abdurahman)