NAWACITAPOST.COM — Di balik deburan ombak Samudera Hindia yang mengepung Kepulauan Nias, tersimpan sebuah narasi perjuangan yang nyaris membeku oleh waktu. Sejak tahun 2009, sebuah cita-cita luhur tentang berdirinya Provinsi Kepulauan Nias telah dikumandangkan.
Kini, di tengah transisi kepemimpinan nasional, semangat itu meledak kembali melalui suara lantang Komisaris PT Media Nawacita Indonesia (MNI) yakni Otoli Zebua.
Bagi Otoli dan jutaan warga di empat kabupaten dan satu kota di Nias, pemekaran bukanlah sekadar ambisi politik, melainkan sebuah keharusan sejarah yang sudah sangat mendesak.
Baca Juga: Dentuman Maut di Jalur 1, Commuter Line Ringsek Dihantam Argo Bromo Anggrek
Dengan nada yang sarat akan kerinduan akan perubahan, ia menegaskan bahwa perjuangan panjang menuju Provinsi Kepulauan Nias bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah urgensi yang sudah melampaui ambang batas kesabaran.
"Sudah saatnya. Perjuangan ini bukan baru dimulai kemarin sore, tetapi telah dirajut sejak tahun 2009 oleh para tokoh dan seluruh elemen masyarakat yang mencintai tanah ini," ungkap Otoli Zebua dengan tatapan tajam yang menyimpan api semangat.
Sebuah Perjalanan yang Terjal
Sejarah mencatat, napas perjuangan ini pernah berada di titik terdekat dengan kenyataan. Pada tahun 2014, di penghujung masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mimpi memiliki provinsi sendiri hampir digenggam erat.
Dokumen-dokumen sudah di meja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan harapan masyarakat Nias berada di puncaknya.
Baca Juga: Badai Hukum di PN Cibinong: Meja Hijau Menanti Panitia Seleksi Mediator!
Namun, takdir berkata lain. Perubahan tampuk kepemimpinan ke era Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membawa kebijakan moratorium pemekaran wilayah yang mengunci rapat pintu impian tersebut. Perjuangan yang telah dikobarkan dengan keringat dan air mata pun harus kandas, terhempas oleh kebijakan pusat yang menutup ruang gerak daerah.
Mengapa Harus Sekarang?
Otoli Zebua memaparkan alasan yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Kepulauan Nias, dengan statusnya sebagai daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), kini tengah tercekik oleh rentang kendali birokrasi yang tidak efisien. Jarak yang jauh dan tantangan geografis membuat pelayanan publik menjadi lamban dan pembangunan terasa tersendat.
"Tujuan utama kita sederhana, namun vital: percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Bagaimana mungkin kita bisa berlari mengejar ketertinggalan jika birokrasi kita masih tersandung oleh luasnya rentang kendali yang tidak masuk akal?" tambahnya.
Harapan Baru di Era Prabowo
Kini, dengan hadirnya pemerintahan baru di bawah komando Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, seberkas cahaya harapan kembali menyala di ufuk timur Nias. Otoli Zebua menyerukan agar pemerintah pusat tidak lagi memandang sebelah mata aspirasi daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan.
Baca Juga: Guncang Nasional! Siswa SMAK Frateran Maumere Borong 4 Medali