NAWACITAPOST.COM - Aktivis dan akademisi Indonesia yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011-2014), Denny Indrayana menjadi topik hangat di jagad maya. Lantaran, ia disebut sebut tela membocorkan rahasia negara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi Nawacitapost bahwa ada kabar terkait Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan penetapan sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Perihal tersebut, Denny Indrayana menyebut mendapatkan informasi bukan mendapatkan informasi. Hal itu diungkapkan saat menggelar diskusi virtual di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.
"Saya mendapatkan istilah mendapatkan informasi bukan mendapatkan bocoran, saya memakai istilah MK akan memutuskan, memang belum ada keputusan," ujar Denny Indrayana dikutip Nawacitapost, Rabu (31/5/2023).
"Jadi hari ini tadi saya lebih tegaskan lagi bahwa sumber yang saya dapat bukan dari MK karena itu tidak ada pembocoran rahasia negara. Kalau bocornya dari MK ada pembocoran rahasia negara, tetapi karena informan saya bukan dari MK, maka tidak ada pembocoran rahasia negara," lanjutnya.
Kini, redaksi merangkum profil dan biodata Denny Indrayana dari beberapa sumber terpercaya.
Denny Indrayana lahir pada 11 Desember 1972, Kotabaru, Pulau Laut, Indonesia. Ia pernah menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Hukum (2008-2009), dan Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN (2009-2011).
Denny Indrayana juga pernah menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (2010-2018), serta profesor tamu di Melbourne University Law School, Australia (2016-2019).
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ke 3 itu juga merupakan salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Denny Indrayana juga menyelesaikan studi sarjana hukumnya di UGM, sebelum melanjutkan program master dari Universitas Minnesotta, AS, dan program doktor dari Universitas Melbourne, Australia.
Sebagai pakar hukum tata negara yang kritis masalah korupsi dan mafia hukum, Denny Indrayana telah menulis sepuluh buku terkait isu hukum tata negara dan korupsi, yaitu Amendemen UUD 1945, antara Mitos dan Pembongkaran, Indonesian Constitutional Reform 1999-2002, Negara Antara Ada dan Tiada, Negeri Para Mafioso, Indonesia Optimis, Cerita di Balik Berita: Jihad Melawan Mafia, No Wamen No Cry, Jangan Bunuh KPK, Don't Kill KPK, dan Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
Sejak 2015, Denny Indrayana mendirikan dan menjadi Senior Partner pada firma hukum Indrayana Centre for Government Constitution and Soviety disingkat INTEGRITY. Bahkan di tahun 2022,
Tak hanya itu, Denny Indrayana telah mendapatkan izin praktik pengacara di Melbourne Australia, dan membuka kantor cabang INTEGRITY di kota ternyaman dunia tersebut. Dengan demikian, Denny Indrayana tercatat menjadi satu-satunya lawyer yang mempunyai izin advokat di dua negara sekaligus Indonesia dan Australia. (****)
