NAWACITAPOST.COM — Mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. (Purn.) Oegroseno menegaskan bahwa operasi penyadapan di lingkungan kepolisian terikat aturan ketat dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Oegroseno saat menyoroti isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam perbincangannya bersama mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui kanal YouTube Mahfud MD Official yang tayang pada Minggu (15/11/2026).
Dalam diskusi tersebut, keduanya mengulas dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo beserta potensi konsekuensi hukum yang menyertainya.
Oegroseno mengingatkan bahwa setiap tindakan penyadapan wajib memenuhi prosedur dan mekanisme perizinan resmi yang berlaku di internal Polri.
"Penyadapan itu sudah ada peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2010. Jadi tidak bisa dilakukan setiap saat. Jadi semua penyidik kalau akan mengajukan penyadapan itu harus membuat surat kepada Kabareskrim dan dilengkapi dengan dokumen," kata Oegroseno.
Prosedur Khusus dan Perizinan Berlapis
Secara teknis, Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 mengatur secara rinci mengenai tata cara permintaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pengendalian operasi penyadapan demi kepentingan penegakan hukum.
Berdasarkan regulasi tersebut, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri ditetapkan sebagai pejabat yang berwenang memberikan izin dimulainya operasi penyadapan.
Alur pengajuan izin pun dibedakan berdasarkan tingkat kesatuan penyidik. Penyidik di tingkat Markas Besar (Mabes) Polri harus mengajukan permohonan langsung kepada Kabareskrim.
Sementara itu, penyidik di tingkat kewilayahan wajib mengajukan permohonan melalui Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) masing-masing, dengan kewajiban mengirimkan tembusan surat kepada Kapolri.
Oegroseno menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara yang dilakukan di luar koridor ketentuan tersebut merupakan persoalan serius.
Meski dalam perbincangan itu isu tersebut sempat dikaitkan dengan istilah makar, penetapan status tindak pidana tetap harus bergantung pada proses hukum yang sah.
Dugaan Pelanggaran Wajib Dibuktikan Secara Hukum
Selain menyoroti aspek prosedural, dialog antara Mahfud MD dan Oegroseno turut menyinggung potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan di tubuh kepolisian.
Kendati demikian, segala bentuk tuduhan mengenai keterlibatan Listyo Sigit Prabowo dalam isu penyadapan maupun dugaan makar belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum.
Dugaan tersebut harus diuji secara objektif melalui rangkaian penyelidikan menyeluruh, pemeriksaan bukti teknis yang akurat, serta penggalian keterangan dari berbagai pihak terkait.
Baca Juga: Dinilai Matang dalam Politik, Gerindra Sumut Dukung Dasco Dampingi Prabowo Sebagai Wapres
Pada akhirnya, instrumen hukum seperti Perkap Nomor 5 Tahun 2010 menjadi parameter utama untuk menilai apakah tindakan yang dipersoalkan tersebut telah berjalan sesuai dengan koridor hukum atau justru merupakan bentuk pelanggaran prosedural.(***)