NAWACITAPOST.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait keputusan putranya menjadi cawapres.

Perihal Gibran Rakabuming ditunjuk sebagai pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.

Presiden Jokowi turut menanggapinya meskipun ia tidak ada politik dinasti dalam demokrasi.

Menurutnya, terpilih atau tidaknya Gibran Rakabuming tergantung pada rakyat.

Kepada awak media di acara Investor Daily Summit 2023 di Plataran Hutan Kota, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2023.

Dengan santai dan tersenyum, Presiden Jokowi menyebut bahwa rakyat memiliki hak penuh untuk memilih pemimpinnya.

"Semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu rakyat, bukan itu bukan elite, bukan partai," ujar Presiden Jokowi.

"Itulah demokrasi," lanjutnya dengan santai menjawab pertanyaan awak media.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi memaparkan bahwa semua itu diserahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa penilaian pencalonan Gibran itu sebagai politik dinasti

"Ya itu kan masyarakat yang menilai," katanya.

Diketahui, diumumkannya Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto dianggap sebagai upaya Jokowi melanjutkan dinastinya.

Seperti diketahui, Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai cawapres sekaligus memupuskan calon kuat Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Pasalnya, KIM telah mempersiapkan calon pendamping Prabowo Subianto seperti Erick Thohir, Ridwan Kamil dan Khofifah.

Dengan terpilihnya Gibran Rakabuming Raka ini dinilai sangat kontroversial.

Saat ini, Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep, dan Ketua MK Anwar Usman juga diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan nepotisme.

Laporan itu dibuat oleh Tim pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara yang dikoordinatori oleh Erick S. Paat.

Untuk informasi bahwa Erick S. Paat menduga putusan MK merupakan pesanan agar Gibran lolos bursa cawapres 2024.

Lebih lanjut, ketua majelis hakim dalam sidang tersebut adalah Anwar Usman, yang juga seorang ketua MK dan dikenal sebagai adik ipar Jokowi.

"Kenapa ketua MK membiarkan dirinya menjadi ketua majelis hakim. Masa ketua MK tak tahu UU Kekuasaan Kehakiman," ujar Erick sebelumnya.

"Kami harap KPK menangkap secepatnya, kalau lambat akan menimbulkan masalah lagi," ungkapnya.