NAWACITApost.com - Indonesia sampai saat ini masih tidak mengakui pemerintahan Taliban di Afganistan, tutur Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah belum lama berselang.
Alasannya, pemerintahan Taliban menyingkirkan peran perempuan dalam aktivas publik. Info terbaru, salon kecantikan ditutup alias tidak boleh ada.
Itu syarat penting, bagi negara-negara yang tergabung di PBB. Selama pemerintahan Taliban menyingkirkan perempuan dalam aktivitas publik, maka pemerintahan Taliban tak akan diakui sebagai sebuah negara dan pemerintahan yang sah.
Pasalnya, PBB tidak mengakui pemerintahan Taliban secara legitimasi. Karena menerapkan prinsip-prisnip yang bertentangan dengan piagam HAM PBB. Salah satunya persamaan hak perempuan dan pria. Bahkan, PBB memasukan Taliban sebagai organisasi teroris.
Kedatangan anggota Taliban dari pemerintahan Afganistan melakukan kunjungan tak resmi ke Indonesia awal Juli 2023, diakui Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa (25/7/2023) mengatakan, anggota Taliban dari pemerintahan Afghanistan melakukan "kunjungan tak resmi" ke Indonesia "Setahu saya, mereka di Jakarta secara informal untuk urusan internal dengan perwakilan Afghanistan di sini," kata juru bicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah seperti dikutip kantor berita Perancis AFP.
-
Teuku menambahkan, kunjungan itu tidak bisa disebut delegasi karena dapat menyiratkan semacam formalitas. Akan tetapi, wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan Hafiz Zia Ahmad pada 14 Juli 2023 menulis di Twitter, salah satu diplomat top pemerintah memimpin "delegasi" ke Indonesia. “Delegasi mengadakan pertemuan dan diskusi yang bermanfaat dengan beberapa cendekiawan, politisi, dan pengusaha di Indonesia untuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi bilateral,” tulisnya. Ia tidak mengungkapkan politisi Indonesia mana yang bertemu dengan delegasi Afghanistan.
Memang kunjungan Taliban ke Indonesia kali ini tidak disebut menemui siapa politisi, pengusaha dan cendekiawan dari Indonesia yang ditemui.
Sebelumnya, beberapa tahun lalu. Delegasi Taliban resmi diterima saat JK menjabat Wapres RI ke-12 di rumah dinas Wapres kawasan Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta.
