Surabaya NAWACITAPOST - Permasalahan banjir masih menjadi topik paling hot disetiap titik reses serap aspirasi wakil ketua komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati.
"Ini menandakan penanganan banjir di setiap sub system di 5 rayon masih belum solutip bagi warga, karena skala prioritas penanganan masih belum disusun pentahapannya dalam bentuk roadmap yang bisa menyelesaikan sampai di drainase lingkungan pemukiman," ucap Aning kepada media, Minggu 16 Oktober 2022, usai menjalani titik keenam resesnya sejak Kamis lalu.
"Ada setumpuk sambat warga yang diberikan pada kami," kata Legislator PKS ini.
Menurut Aning, raperda penanggulangan banjir yang saat ini sedang digodok DIM nya di Bapemperda harus betul betul akurat berdasarkan aktual kondisi lapangan.
"Anggaran 1 Miliar sudah digelontorkan di 2022 khusus untuk kajian penanggulangan banjir di 5 rayon di 5 subsystem yang insya Allah akan menyelesaikann lebih dari 50% dari 117 titik genangan yang ada di sby," ujar alumnus Teknik lingkungan ITS ini.
Disudut yang lain, Sambat warga yang tidak kalah penting adalah perlunya intervensi pemerintah kota pada anak-anak disabilitas.
"Di salah satu titik reses, ternyata anak-anak disabilitas masih banyak didapati di kampung-kampung rungkut," ucapnya.
"Dalam satu gang bisa ada beberapa anak disabilitas yang butuh intervensi," tambahnya.
Diantaranya, sambung Aning, anak yang harusnya kelas 6 SD tidak bisa sekolah dan tidak mengenyam Pendidikan sama sekali. Di kampung yang sama juga didapati anak anak yatim karena dampak pandemic yang masih butuh dicarikan solusi meski sudah dapat bansos dari pemerintah kota.
"Saya setuju dengan walikota. Peran lurah, camat dan partisipasi aktif warga sangat perlu untuk dikuatan," cakapnya.
Yang juga menggelitik bagi bu dewan adalah adanya keluhan pungutan sukarela di SMAN 20, yang ternyata meresahkan warga. Bahasanya sukarela namun ada embel- embel penentu nilai adalah rapat dewan guru yang ini dipersepsikan lain oleh warga sebagai ketakutan.
"Pungutannya lumayan besar, senilai 1.5 juta pertahun. yang katanya diperuntukkan untuk pengadaan sarpras yang tidak di back up oleh pemerintah," Kata Aning menirukan keluhan warga.
"Jika sukarela harusnya tidak meresahkan dan tidak berdampak pada nilai sekaligus prestasi peserta didik," tambahnya.
Keluhan yang mengemuka lainnya yakni masalah pembangunan infrasturktur jalan atau paving. Di beberapa tempat, warga mengeluhkan pembangunan asal asalan oleh kontraktor atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah kota.
"Setelah dibangun pavingnya, ketika dilewati motor atau mobil paving berbunyi glodak glodak, tak lama hancur, aspal juga bergelombang," cerita Aning berdasar keluhan warga.
Terkait hali ini, Aning memastikan langkah tepat komisi C akan mengagendakan untuk memanggil seluruh pihak ketiga dalam kaitannya infrastruktur jalan, saluran harus segera direalisasikan.
Dititik Gunung Anyar, ada keluhan terhadap kampung zero waste yang sarana prasarana tak kunjung cair. Selain itu, keluhan pengelola bank sampah yang sangat berperan bagi Surabaya sehat dan indah malah dianak tirikan. Sementara, KSH dapat intensif, segala macam termasuk seragam, namun kader-kader bank sampah jangankan seragam, intensif transport tidak dapat.
"Perlu dikaji pola intervensi untuk kader kader bank sampah ini oleh pemerintah kota Surabaya," kata Aning.
Masih bab infrastruktur pembangunan, banyaknya fasum fasos yang belum diserahkan menjadi kendala besar warga yang sudah membayar pajak untuk akses APBD kota Surabaya, baik pembangunan saluran, paving maupun PJU, sehingga mungkin banjir tengah kota hilang tapi pemukiman bisa “Kelem” (terendam, red),
"Pemkot, dalam hal ini DPRKPP harus betul betul mengupayakan revisi perda PSU, sehingga proses BAST PSU ke pemkos bisa win win solution," tandas Aning Rahmawati. (BNW)
