Surabaya NAWACITAPOST - Setelah pimpinan pusat dan Provinsi, kini giliran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD kota Surabaya yang menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan kenaikan harga BBM.
Seperti kita ketahui, Sabtu (3/9) lalu, Presiden RI Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi berupa pertalite dan solar. Kebijakan tersebut menurut PKS sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi.
"Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi. Akan terjadi efek domino kenaikan harga di sektor lainnya," ungkap Cahyo Siswo Utomo, ketua F-PKS saat konferensi pers di gedung DPRD kota Surabaya, Kamis 8 September 2022, sore.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya. Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir truk dan angkot, buruh dan pekerja, pelaku UMKM, emakemak, pelajar, petani, peternak, nelayan, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit, terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi," paparnya.
Terkait hal ini, dalam beberapa hari terakhir Fraksi PKS DPRD Surabaya sudah mencermati sendiri warga kota Surabaya menghendaki pembatakan kenaikan BBM ini. Adapun aspirasi warga diantaranya sebagai berikut:
- Harga-harga mulai naik
- Jualan tambah susah karena harganya harus naik
- Semua harga pokok jadi naik
- Waktunya tidak tepat
- Kami keberatan BBM Naik
- Mohon segera diturunkan lagi harga BBM
- Terlalu mahal. Kalau naik 200-500 rupiah masih maklum. Kalau naik sampai 3000 parah.
-
Masih kata Cahyo, sesuai Rilis Survei LSI 4 hari lalu menyebutkan 58,7 persen masyarakat menghendaki pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rilis Survei Indikator Politik Indonesia sehari yang lalu, menyebutkan 78,8 persen masyarakat menghendaki pembatalan kenaikan BBM bersubsidi.
Hanya dalam hitungan hari, dampak yang dirasakan semakin terasa sehingga ketidaksetujuan warga dengan kebijakan ini semakin naik angkanya ketika disurvei.
"Fraksi PKS tidak mungkin berseberangan dengan kehendak rakyat. Apa yang kami dengar langsung dari lidah rakyat, kami sampaikan melalui mimbar yang terhormat ini. Sebab Sejatinya mimbar ini adalah mimbar rakyat. Gedung ini adalah gedung rakyat, tempat rakyat menangis dan berkeluh kesah tentang kondisi hidupnya," ucap Cahyo yang merupakan anggota Komisi D DPRD kota Surabaya ini.
Fraksi PKS bertanggung jawab secara moral! dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.
Surabaya, sebagai kota pesisir dengan lebih dari 9.000 keluarga nelayan, tentu sangat terpukul dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan solar sebesar 2649 lebih akan membuat kenaikan perbekalan nelayan lebih dari 5096.
"Tentu ini sangat berat bagi mayoritas nelayan kita yang merupakan nelayan kecil. Belum lagi, jatah solar subsidi untuk nelayan 500 ribuan kilo liter, tidak sepenuhnya bisa diakses oleh nelayan kita. Sekarang ditambah lagi harganya dinaikkan. Ini tentu menambah penderitaan nelayan," kata Cahyo.
Kenaikan harga BBM bersubsidi, menurut Fraksi PKS, tentunya akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan. Jika kenaikan pertalite dari Rp 7.650/liter menjadi Rp 10.000/liter atau sebesar 30 persen, maka bisa diasumsikan inflasi akan naik sebesar 3,6 persen. Dimana setiap kenaikan 10 persen BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen. Jika pada Juli 2022 inflasi tahunan mencapai 4,94 persen, maka angka inflasi akhir tahun bisa menembus 7-8 persen. Khusus Surabaya, beberapa hari lalu BPS Jatim bahkan merilis bahwa Surabaya satu-satunya kota dari 8 Kota IHK (Indeks Harga Konsumen) di Jawa Timur yang mengalami inflasi. Inflasi bulanan Surabaya di Agustus 2022 tercatat sebesar 0,26 persen.
Kondisi ini akan memukul kehidupan rakyat dimana daya beli dan konsumsi akan semakin melemah. Sehingga angka kemiskinan akan meningkat, dan pengangguran semakin bertambah. Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 24,17 Triliun, yang diberikan tidak sebanding dengan tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat akibat dampak pandemi dan angka inflasi yang sudah tinggi. Belum lagi masih ada 2 jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya belum jelas di Kementerian Sosial. Banyak data yang tidak akurat, juga ada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran, hingga persoalan terjadinya korupsi, yang nilainya fantastis.
Di Surabaya, warga yang berhak menerima Bansos dari Pemerintah Pusat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos hanya 97.981 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Masih jauh dari jumlah warga yang terdampak dan rentan terhadap kenaikan harga BBM subsidi ini. Jumlah Penduduk Miskin di Surabaya saja mencapai 152.000 lebih menurut BPS. Tentu akan merasakan dampak luar biasa dari kenaikan harga BBM ini. Seiring bertambahnya tingkat pengangguran terbuka yang sudah pada 9,68 persen atau 153 ribu Orang lebih.
Karena itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surabaya menyatakan sikap sebagai berikut.
1. Mendorong Pimpinan DPRD dan Wali Kota Surabaya menyampaikan sikap Menolak Kenaikan BBM bersubsidi kepada Pemerintah Pusat
2. Meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.
3. Meminta Presiden RI untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
4. Meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat. (BNW)
