Surabaya NAWACITAPOST - Penolakan PKS atas kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi diteruskan dilanjutkan hingga ke daerah.
Hari ini, Selasa 6 September 2022, Selain menegaskan sikap penolakan atas kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, DPW PKS Jawa Timur juga minta presiden Jokowi batalkan kebijakan, jangan bikin Rakyat tambah susah.
Hal ini senada dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam surat terbuka untuk Presiden Jokowi, menurut Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan, kebijakan menaikkan harga BBM menunjukkan bahwa pemerintah tidak berempati terhadap kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pascapandemi.
"Ditambah saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam. Apalagi jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga akan semakin tak terkendali," ujar Kang Irwan.
Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan juga menyatakan secara tegas sikap PKS yang menolak BBM hingga ke seluruh daerah di Jawa Timur, di 38 kabupaten/kota.
"Kami PKS harus berpihak pada rakyat. Melalui semua unsur PKS yang ada di Jawa Timur, akan bersikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi," tegasnya.
Berbagai unsur itu, Irwan menambahkan, seluruh anggota legesiatif DPRD Provisi Jawa Timur dan Aleg PKS kabupaten/kota di seluruh Jatim serta seluruh struktur PKS dari wilayah hingga ke ranting yang ada di tingkat desa.
Menurutnya, rakyat sudah berkali-kali terpukul dengan berbagai kondisi yang makin mengimpit rakyat.
Seperti harga minyak goreng yang melambung tinggi tak terkendali.
"Belum selesai harga minyak goreng yang melonjak, harga telur meroket. Kini seluruh masyarakat semakin terpukul dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi," tegasnya.
Menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan mengundang efek domino di masyarakat.
la menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih.
"Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan prkerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. Terpukul ekonominya dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi," ujar pria 46 tahun itu.
Irwan menegaskan bahwa PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi.
