Surabaya NAWACITAPOST - Dinyatakan lengkap secara dokumen saat pendaftaran di KPU, belum membuat Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) berlega hati. Karena hal ini merupakan tahapan paling awal dan belum menentukan lolos tidaknya partai besutan Jenderal (Purn) Edi Sudrajat untuk menjadi peserta Pemilu 2024.
Paska tahapan pendaftaran, Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan (DPP-PKP) Jawa Timur kembali menggelar agenda Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) sekaligus Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait tahapan verifikasi KPU berikutnya, Minggu 21 Agustus 2022, di Oval Hotel Jl. Diponegoro, Surabaya.
Melalui sambungan virtual, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN-PKP) Irjen (Purn) DR. Drs. Sahrul Mahma, SH, mengapresiasi Pengurus DPP-PKP Jatim yang telah bekerja keras mendukung suksesnya pendaftaran PKP, sehingga dokumen dinyatakan lengkap.
" Ini baru permulaan, kerja keras masih kita butuhkan hingga 2024 mendatang, khususnya dalam menghadapi tahapan verifikasi administrasi dan faktual KPU, " Ucapnya.
Syaiful kedepan seluruh kader PKP di Jawa Timur lebih bersemangat melalui semua tahapan, sehingga perolehan suara sekaligus keterwakilan anggota DPRD dapat meningkat secara signifikan dari Pemilu sebelumnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pengurus DPK (Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten) bersama DPP secara intensif melakukan koordinasi.
"Kita konsentrasi penuh untuk lolos tahapan verifikasi, baik administrasi maupun faktual, maka dari itu mari kita jaga kondusifitas partai. Jangan hanya karena masalah kecil, perjuangan kita menjadi sia-sia. Kunci sukses kita adalah tetap berkoordinasi dan komunikasi dengan baik, terlebih juga membangun komunikasi dengan pemerintahan setempat," tutur Sekjen PKP menyudahi sambutannya.
Sementara itu, ketua panitia pelaksana Rakerprov Heru Sri Rahardjo melaporkan bahwa acara terselenggara dengan baik dan telah dihadiri oleh 38 pengurus DPK se-Jawa Timur.
Selain pengurus DPN, DPP dan DPK, hadir pula dalam kesempatan itu, empat orang anggota DPRD II dari PKP, diantaranya Ali Huda dan Bambang Hermawan (DPRD Kab. Bojonegoro), serta Supriyati dan Edy Widanto (DPRD Kab. Madiun).
Sebagai pemberi materi Bimtek, panitia Rakerprov juga menghadirkan pihak KPU dan Bawaslu Jawa Timur.
"Adanya Bimtek diharapkan seluruh pengurus dapat memahami apa yang dilakukan terkait verifikasi administrasi dan Faktual," ungkap Heru.
"Pengurus juga wajib memamahami semua aturan Pemilu, memahami topografi dan Demografi, sekaligus membangun hubungan baik dengan Pemerintah, KPU dan Bawaslu di di wilayahnya masing-masing," paparnya.
Rakerprov ke II ini juga diharapkan menciptakan jembatan komunikasi yang intens antar pengurus di setiap tingkatan.
"Karena DPN dan DPP, selama ini telah membangun satu sistem terpusat dan terpadu secara berjenjang," ucap Heru mengakhiri laporannya.
Ditempat yang sama, Ir. Peter Sosilo, Ketua DPP-PKP Jatim menegaskan bahwa dirinya tidak akan main-main didalam kontestasi politik kali ini.
"Gerbong harus berangkat bersama lokomotivnya, saya tidak mau ada yang tertinggal. Tapi jika ada yang bermain-main, akan kita tinggal," tegas Peter dalam sambutannya.(21/8)
-
Rakerprov kali ini sangatlah penting untuk mengedukasi para pengurus PKP agar semakin memahami tentang Verifikasi administrasi dan Faktual yang akan dilakukan KPU.
Peter juga menyampaikan bahwa DPP-PKP akan memiliki Kantor baru yang sangat prestisius dan berada di dekat bundaran HI.
"Wajib kita syukuri karena masih banyak pihak yang mendukung pergerakan PKP, terlebih akan bergabungnya banyak tokoh-tokoh potensial" ungkapnya.
"Jadi saya harap, seluruh DPK menjadi tuan rumah yang baik baik mereka," ujar Peter, pengusaha yang juga berprofesi sebagai pengacara di Garuda Law Firm ini.
Sesuai arahan ketua umum Mayjen TNI Mar (Purn.) Dr. H. Yussuf Solichien M , Peter juga menegaskan akan memetakan potensi kemenangan di wilayah Jawa Timur.
"Kedepan, Kita tidak akan gegabah, kita akan berhitung secara kemampuan teritorial masing-masing DPK dalam penempatan Caleg, khususnya untuk Calon Legislatif DPR RI," katanya.
Demikian pula mengenai pemilihan presiden yang akan dilaksanaan bersamaan dengan pemilihan legislatif.
"PKP harus konsisten sebagai partai Nasionalis, jangan sampai tercampur aduk seperti partai yang bingung menentukan arah," ujar Peter.
"Bahkan ada Partai yang dikategorikan sebagai Partai sakit hati," katanya.
Ia melihat, kemungkinan akan ada 4 kelompok besar yang berkoalisi untuk perebutan Presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.
"Untuk itu, kita juga akan bijak dalam menentukan koalisi," kata Peter melanjutkan paparannya.
"Mari kita berfikir secara komperensif, Rasional dan Obyektif dalam menentukan siapa figur Capres dan Cawapres yang akan kita dukung. Tentunya kita masih dalam barisan pak Jokowi," tandasnya.
Kader, pesan Peter, harus berbangga dengan keberadaan PKP yang perolehannya masih tinggi dari antara partai non Parlemen yang ada.
" Jadi, jangan takut ataupun minder berhadapan dengan partai lain, karena saat ini kita mendapat dukungan dari banyak tokoh dan berbagai elemen, " Serunya. (BNW)
