Jangan salahkan calon bupati atau wakil bupati , mereka mungkin cuma ikut skenario. Justru KPU Majalengka yang mengarahkan ini semua harus mendapat sorotan tajam.
Kalau mau bikin acara inklusif, ya bikin dong yang benar-benar inklusif. Jangan hanya di permukaan.
Saat Panggung Politik Menjadi Panggung Hipokrisi
Pada akhirnya, acara pengundian nomor urut ini bukan cuma soal siapa yang mendapatkan nomor satu atau nomor dua.
Ini juga soal bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. KPU Majalenghka harus sadar bahwa acara mereka adalah cermin dari nilai-nilai yang ingin mereka tunjukkan kepada publik. Dan jika cermin itu memantulkan eksploitasi dan ketidakpedulian, maka mungkin kita harus bertanya: apa yang sebenarnya ingin mereka tunjukkan?
Penyandang disabilitas bukan sekadar alat kampanye atau properti seremonial. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang harus dihormati dan diberi tempat yang layak.
Bukan sekadar didorong ke panggung, difoto, lalu dilupakan begitu saja.
Jadi, KPU Majalengka, tolong. Lain kali kalau mau bikin acara, pastikan semua orang yang hadir diperlakukan setara. Bukan hanya calon bupati dan wakilnya dan elite elitnya saja tapi juga mereka yang mungkin tak bisa berjalan sendiri, namun tetap berhak mendapatkan tempat yang setara di panggung kehidupan kita bersama.
