Oleh: Alan Barok
Akademi Pemiu dan Demokrasi
Hari ini, Majalengka seolah ingin memberikan kejutan. Biasanya, panasnya matahari tak kenal kompromi, membakar setiap sudut kota majalengka.
Namun, pada hari bersejarah ini, cuaca terasa lebih bersahabat. Angin sepoi-sepoi mengusap lembut wajah para undangan, langit pun tampak teduh seakan alam pun merestui acara yang digelar oleh KPU Majalengka.
Sebuah hari yang sempurna untuk memperlihatkan bagaimana inklusi menjadi tema utama dalam demokrasi lokal kita.
Dan benar saja, KPU Majalengka tampil dengan gebrakan luar biasa. Mereka berhasil menyajikan sesuatu yang jarang terlihat di panggung politik: penyandang disabilitas yang terlibat langsung dalam acara pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati.
Dua penyandang disabilitas, dengan anggun mengenakan seragam putih abu-abu, didorong oleh para calon bupati ke panggung utama.
Adegan ini seolah menjadi lambang mulianya niat KPU Majalengka dalam mengedepankan nilai inklusi. KPU Majalengka, luar biasa! Mereka seolah tak hanya memikirkan kelancaran acara, tapi juga memberikan panggung pada mereka yang sering kali dilupakan dalam gemerlap politik.
Sebuah langkah berani dan penuh inovasi, di mana penyandang disabilitas ditempatkan di garis depan, memberi kita harapan bahwa politik Majalengka menuju arah yang lebih inklusif dan berempati.
Namun, tunggu dulu… apakah benar ini soal kepedulian?
KPU Majalengka dan "Drama" Inklusi Palsu
Mari kita bicara sedikit soal KPU Majalengka. KPU Majalengka, yang sepertinya ingin membuat acara penuh makna, malah terjebak dalam gimmick murahan yang terasa hambar.
Mereka seolah ingin menunjukkan ke dunia kalau mereka aware dan peduli pada penyandang disabilitas. Tapi, pertanyaannya, apakah mereka benar-benar paham apa artinya inklusi?
Kalau dilihat sekilas, pasti banyak yang terharu. "Wah, hebat banget, calon bupati kita kok mendorong kursi roda penyandang disabilitas, ini bukti mereka punya hati nurani!" Tapi tunggu dulu. Itu cuma di bagian awal. Saat bagian 'showtime' selesai, kedua disabilitas itu dikembalikan ke panitia. Kembali menjadi 'bayang-bayang' yang tak terlihat.
Sementara calon bupati dan wakil bupati duduk manis di sofa empuk, penyandang disabilitas seolah dibiarkan terlantar.
