Baca Juga : Kumpulkan Koalisi Pendukung Pemerintah di Istana, untuk Kepentingan 2024??
Kompromi politik saat SBY berkuasa, hanya berdasarkan suka dan tidak suka. Kritik diusahakan minimal terjadinya. Itu menjadi pertanda awal kekuasaan sebagai Presiden perlahan mulai terombang-ambing, khususnya di kemitraan bersama DPR.
Gelombangnya semakin kuat dan kencang terjadi pada kekuasaan SBY, yaitu sat Kongres Demokrat 2010 di Bandung. Akibat campur tangan terlalu banyak dan memihak secara kentara kepada salah satu calon, yaitu Andi Malarangeng.
Tak menunjukan SBY sebagai penentu keputusan Kongres Demokrat, buktinya Andi kalah dari Anas Urbaningrum. Kegelisahan mulai tampak, dan mengusulkan dan memaksakan anaknya Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas di formatur harus menempati posisi Sekjen Demokrat.
Tak puas sampai disitu. Kekuasaan yang diraih Anas secara fair di Kongres direbutnya. Caranya, dugaannya 'meminta' KPK menetapkan Anas sebagai tersangka. Siasat SBY berhasil, buktinya Anas di penjara.
Pasca dirinya tak menjadi Presiden. Otoriternya di Demokrat menjadi-jadi. Bagaimana tidak, putra pertamanya, Mayor TNI (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipaksa dan diharuskan SBY menjadi Ketua UmumPartai. Memang terjadinya di arena Kongres, tetapi itu hanya balutan formalitas belaka. Supaya kesannya demokratis melekat, tetapi terjadi sebalinya. Keputusan Kongres Demokrat Jakarta 2020, kabarnya telah diseting sebelumnya.
Bahkan untuk meredam gangguan dari internal Demokrat yang ada di Parlemen dan pendiri Demokrat, SBY menetapkan Ibas sebagai Ketua Fraksi Demokrat di DPR.
Terpilihnya AHY sebagai Ketua Umum Demokrat dengan balutan setingan Kongres. Membuat pendiri dan senior Demokrat bergerak. Maka, lahirlah Kongres Luar Biasa (KLB( Deli Serdang, Sumut Maret 2021.
Jadi, boleh dikatakan SBY gagal mengelola konflik internal menjadi energi positif. Ditambah, kerap menggelar konferensi pers. Yang sebenarnya tidak perlu digelar. Menjadi salah satu faktor SBY dijauhi, bahkan dilakukan perlawanan oleh para pendiri dan senior Demokrat.
Berbanding terbalik dengan Megawati. Kekuasaannya di PDIP, selama hampir 25 tahun masih memegang kendali utama partai. Hak Veto melekat kuat pada diri Megawati, yang memang amanat dari Kongres ke Kongres. Memang Ibu dari Puan Maharani ini hanya 2 tahun menjabat Wapres, dan Presiden selama 3 tahun. Tetapi PDIP selalu menjadi dua besar dalam setiap Pileg di era reformasi, bahkan Pileg 2014 dan 2019 menjadi pemenang pertama.
Ternyata, walaupun punya hak veto. Megawati tidak buru-buru menempatkan Puan sebagai posisi strategis di legislatif dan eksekutif. Puan perlu bersabar selama puluhan tahun untuk berguru kepada para senior PDIP. Dan 2014 diminta Presiden Jokowi sebagai Menko PMK, dan 2019 menjadi Ketua DPR.
Yang jelas dan pasti, urusan mengelola konflik partai, Megawati adalah gurunya. Kadernya pun selalu patuh dan melaksanakan apa kata Megawati. Taglinenya Merah dan Putih Kata Mega, Itulah yang akan dilakukan kader PDIP. Kelebihan lainnya, tidak selalu mengumbar sesuatu kepada media. "Ketidak sukaannya' cukup dipendam dan didiamkan untuk dirinya.
Bahkan boleh dikatakan, Megawati mampu melahirkan kader nasional sebagai Presiden. Hanya didasarkan ideologi dan AD/ART yang tautannya diambil dalam UUD 1945 dan Pancasila. Jadi bukan karena kader biologis dan struktural partai.
