Jakarta, NAWACITAPOST - Sehari sebelum pertemuan beberapa Parpol di Istana bersama Presiden Jokowi. PDIP dan Gerindra,  melalui kedua Sekjennya telah bertemu di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat, Selasa 24 Agustus 2021. Agendanya mendukung dan pemerintah menanganai Covid -19.

Baca Juga : Pertemuan PDIP dan Gerindra : Sinyal Jokowi – Prabowo 2024, Taliban Indonesia Ketakutan

Pasca, bertemunya  kedua Sekjen pemenang pertama dan ketiga Pileg 2019. Jokowi sebagai tuan rumah mengadakan pertemuan dengan parpol koalisi yang berada di parlemen : PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PPP, dan ditambah satu parpol yang baru masuk koalisi, yaitu PAN. Sedangkan pemerintahan Jokowi mendapat tambahan  parpol koalisi di luar parlemen : Hanura, PSI, dan Perindo.

Terkait pertemuan  Ketua-Ketua  Umum Parpol di Istana, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pertemuan Parpol koalisi,  membicarakan penanganan pandemi Covid-19, kilahnya.

Namun, selain penanganan Covid-19,  Sekjen Partai Nasdem Johny G Plate menyatakan bahwa pertemuan bersama Parpol Koalisi juga membahas mengenai sistem pemerintahan dan tata negara. Walaupun itu tidak secara detail menyebut rencana amandemen UUD 1945.

Jika, menengok pidato Ketua MPR Bambang Soesatyo pada Senin 16 Agustus 2021 di Gedung MPR Senayan, Jakarta, bahwa  mengenai Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) yang salah satunya tersirat tentang dimungkinkan dilaksanakannya amandemen pasal 7 (jabatan Presiden), yang memang bagian MPR dengan melibatkan anggota MPR (DPR dan DPD), ditambah berkuasanya Taliban. Dimungkinkan adanya amandemen pasal 7 UUD 1945 soal jabatan Presiden.

Memang sudah tepat, jawaban Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa tidak akan menjabat presiden untuk periode berikutnya. Pasalnya, belum ada amandemen terkait itu.

Apalagi kehadiran Ketua Umum Parpol Koalisi parlemen : Megawati (PDIP), Airlangga Hartartao (Golkar), Prabowo Subianto (Gerindra), Surya Paloh (Nasdem) Muhaimin Iskandar (PKB), Suharso Monoarfo (PPP), dan murid baru Koalisi Parpol (PAN - Zulkifli Hasan).

Menegaskan, bahwa pemerintahan dengan koalisi  yang ada ini. Menjadi modal kuat dalam menangani Covid-19, dan membentengi kaum radikal bergerak.

Yang mungkin bisa disajikan pasca pertemuan Parpol koalisi Parlemen plus PAN, Pemerintahan Jokowi semakin solid, dan soal amandemen UUD 1945 kemungkinan itu bisa saja terjadi.

Jika itu terjadi, dugaannya jabatan presiden tiga (3) periode dimungkinkan. Yang jelas berkumpulnya orang nomor satu di Parpol, salah satunya kemungkinan untuk kepentingan 2024??