Jumat, 5 Juni 2026

PPKM Diterapkan, Gubernur Anies Yang Pertama Layak Diganti?

Photo Author
Ronaldy, Nawacita Post
- Selasa, 6 Juli 2021 | 10:32 WIB
Jakarta, NAWACITAPOSTJAKARTA kini mendapat sorotan berbagai media asing. Sebagai kota yang tak boleh dikunjungi oleh negara-negara diseluruh dunia. Pasalnya, bertambahnya jumlah pasien yang positif Covid mencapai di atas 9.000 per hari yang meninggal 100 lebih. Menjadi penyebabnya. Hal tersebut terjadi sejak 21 Juni 2021 sampai sekarang.

Baca Juga : Bicara Muter-Muter, Denny Siregar Sentil Anies Baswedan Bukan Gubernur Tapi Dosen



Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta. Dalam situasi parah ini. Boleh dibilang tak punya aksi esktremnya. Anis hanya menunggu perintah dari pemerintah Pusat. Tanpa diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata sebagai Gubernur.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Anies hanya berupaya menghimbau. Tanpa ada upaya sanksi tegas.

Menurut Politisi PDIP Deddy Sitorus,  Anies jangan sembunyi saat ada masalah lalu manggung saat keadaan membaik," tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Jakarta sudah kolaps, beberapa hari ini banyak sekali orang yang kita kenal bertumbangan. Kematian terasa begitu nyata dan dekat, tetapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparaturnya terkesan menghilang," ungkap Deddy.

Padahal dengan Anggaran di atas 75 triliun rupiah per tahun. Seharusnya Anies bisa mengatasi situasi pandemi Covid. Malahan yang terjadi Anies meminta sumbangan ke para Dubes, dan ketika menjadi viral. Surat permintaan sumbangan berlogo pemprov DKI Jakarta itu ditarik dari peredaran.

Situasi Jakarta semakin parah akibat pandemi covid. Anies enjoy dengan sifat menghimbau. Tak ada langkah nyata dan super berani yang dilakukannya.

Memang tepat disematkan kepada Anies yang pandai mengolah kata. Bahwa ia (baca: Anies) sudah melakukannya dengan kata bukan aksi?

Jika PPKM ditujukan kepada Kepala Daerah yang tidak melaksanakan dan melaksanakannya tapi hanya menghimbau, maka Anies layak terkena aturan pemerintah pusat tersebut.

 

 

 

 

 

Editor: Ronaldy

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

Musancab PDIP, Target Kembalikan 15 Kursi Dewan

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:39 WIB