Jakarta NAWACITA - Semakin mendekati hajat demokrasi Pemilihan Presiden, sebaran hoaks makin merajalela. Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin menyebutkan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat sebaran hoaks atau berita bohong tertinggi.

Tingginya tingkat persebaran hoaks di Jabar, kata Ma’ruf, tak bisa dilepaskan dari tingginya potensi suara di Jabar. Inilah yang membuat semua kontestan berlomba-lomba mengeruk suara di Jabar.

Dessy Ratnasari angkat bicara terkait tingginya sebaran hoaks ini.

“Kita harus introspeksi,” tandas Dessy Ratnasari, Selasa (26/2).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini mengatakan, daripada menunjuk satu provinsi tertentu sebagai tempat sebaran hoaks paling tinggi, alangkah lebih baik kalau semua elite punya komitmen bersama untuk memberi teladan kepada pemilih.

Mantan artis yang kini jadi politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengakui, setiap melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya di Jabar, selalu saja ada masyarakat yang mengkonfirmasi berita bohong yang dia terima.

Ia mencontohkan, masyarakat yang menanyakan tentang Program Keluarga Harapan (PKH) apakah program Jokowi dan dananya bersumber dari Jokowi.

"Ya kami jelaskan, menyadarkan mereka tanpa memfitnah siapapun supaya enggak nambahin dosa. Saya bilang, ‘Bu, PKH itu awalnya dari zaman Pak SBY sejak 2007. Dananya dari APBN. Lalu saya jelaskan APBN. Itu kan kebenaran, tanpa menurunkan harkat martabatnya Jokowi," ucap dia.

Dessy pun mengakui memang ada masyarakat yang terpapar informasi menyesatkan via aplikasi percakapan daring, sehingga menimbulkan fitnah kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Fitnah ini sering dikaitkan dengan kubu Prabowo-Sandiaga Uno,

Dessy menjelaskan, untuk hal tersebut, selalu mencoba untuk menyadarkan. "Daripada mikirin yang fitnah atau ghibah, kita tanya kepada orangnya, mungkin enggak? Enggak kenal, jauh entah di mana. Daripada rudet mending berpikir apa yang bisa kita lakukan biar enggak jelek, menjadi lebih baik lagi,” kata Dessy

Diakuinya meskipun selama ini gerakan antihoaks sudah tersebar di mana-mana, tetapi nyatanya masih ada saja orang yang menyebarkan hoaks

"Ada yang sudah dihukum, tapi masih ada juga. Kita harus introspeksi apakah kita juga menyebarkan hoaks? Dari pada menyebut begitu, yuk mari bereskan. Kenapa hoaks masih ada juga? Orang-orang mungkin enggak mau menjalankan aturan atau bahkan saya belum menyadari apakah kita sudah menjalani aturan?" ucapnya.

Dessy Ratnasari juga berharap pemerintah juga bisa adil menindak para pelaku penyebaran hoaks.

“Kalau ada yang bersalah, ya silakan pihak berwajib untuk memprosesnya. Namun, hal yang sama juga harusnya dilakukan untuk pihak-pihak lain yang melakukan hal sama. Jangan karena kubu tertentu lantas langsung dinilai hitam. Sementara kalau pihak lawannya yang diserang, bisa dibuat abu-abu hukumnya,” tutup dia.