NAWACITAPOST.COM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Surabaya resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI, Selasa (12/8/2025) di Ballroom Wyndham Hotel Surabaya. Forum lima tahunan ini menjadi momentum konsolidasi internal, evaluasi capaian kinerja, sekaligus penentuan arah kebijakan strategis partai untuk lima tahun ke depan.
Selain itu, agenda utama Musda adalah memilih Ketua DPD Golkar Surabaya periode 2025–2030. Hasilnya, forum menetapkan dr. Akmarawita Kadir sebagai nakhoda baru menggantikan Arif Fathoni yang telah menjabat sejak 2020.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa ketua baru memiliki misi berat, yakni mempertahankan dan meningkatkan kekuatan politik Golkar di Surabaya.
Baca Juga: Resmi Nahkodai Golkar Surabaya, dr. Akma Fokus Turunkan Kemiskinan dan Buka Lapangan Kerja
“Kalau nanti ada tambahan dapil menjadi enam atau tujuh, target kita minimal setiap dapil punya kursi. Pimpinan DPRD Kota Surabaya harus tetap kita pertahankan,” ujar Adies.
Adies menambahkan, ketua baru juga diberi tugas khusus untuk menambah suara dan kursi DPRD Surabaya, mempertahankan program-program yang baik dari kepemimpinan sebelumnya, serta memperluas jangkauan pelayanan partai kepada masyarakat.
“Kita harus menyerap aspirasi masyarakat, membantu warga di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya. Situasi ekonomi sekarang sedang mencari titik pertumbuhan yang lebih baik, dan Golkar harus hadir memberi solusi,” jelasnya.
Baca Juga: Musda XI Golkar Surabaya Resmi Dibuka: Momentum Konsolidasi dan Penentuan Arah Strategis 2025–2030
Adies juga menegaskan bahwa Partai Golkar Surabaya akan menyiapkan kader untuk bertarung dalam Pilwali 2029, mengingat masa jabatan Wali Kota Eri Cahyadi akan berakhir pada periode tersebut.
“Tentunya setiap partai ingin kadernya menjadi kepala daerah. Di tahun 2029, tarungnya akan terbuka. Golkar akan siapkan kader terbaik, apakah itu wali kota atau wakil wali kota. Salah satunya, Pak Tony (Arif Fathoni) ini, kita lihat nanti,” tambahnya sambil tersenyum.
Ketua DPD Golkar Surabaya demisioner, Arif Fathoni, menegaskan bahwa Musda bukan hanya memilih pemimpin baru, tetapi juga menjadi forum evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja pengurus lima tahun terakhir.
“Saya harus mempertanggungjawabkan kerja-kerja politik selama periode kepemimpinan saya kepada seluruh peserta Musda, yang terdiri dari perwakilan kecamatan, kelurahan, organisasi sayap, pendiri, maupun yang didirikan oleh Partai Golkar,” ujarnya.
Toni yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Bapilu untuk dapil I Jatim ini mengungkapkan bahwa Musda akan menghasilkan rekomendasi strategis tentang arah pembangunan Surabaya lima tahun mendatang.
“Rekomendasi ini harus bisa meningkatkan kualitas pelayanan Partai Golkar kepada warga Surabaya,” tegasnya.