“Hal ini dikarenakan bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup diri dan keluarganya. Namun ironisnya, banyak di antara mereka yang malah mendapatkan berbagai permasalahan setelah berada di luar negeri atau ketika dalam proses pemberangkatannya”, sambungnya.
Atas dasar ini, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi menginisiasi Desa Binaan dengan tujuan mengedukasi masyarakat terutama calon PMI mengenai informasi keimigrasian agar tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
“Dengan semakin tingginya edukasi dan literasi yang dimiliki, diharapkan bisa meminimalisir kasus-kasus pelanggaran keimigrasian oleh para pekerja migran serta mencegah PMI dari eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, akan terwujud PMI yang unggul dan memiliki pemahaman yang cukup terkait PMI mulai dari dokumen hingga hak dan kewajiban sebagai PMI”, ujar Dodot.
Namun, tidak bisa berjalan sendiri, Dodot bilang inisiasi ini memerlukan Collaborative Governance antara stakeholders terkait, khususnya dukungan dari Pemerintah Daerah yang menaungi Desa Binaan itu sendiri.
Turut hadir di tempat kegiatan, Kepala Divisi Keimigrasian M. Akram, Kepala Divisi Administrasi Nur Azizah Rahmanawati, Kepala Kanim Kelas I Non TPI Tangerang Rakha Sukma Purnama, dan Kepala Kanim Kelas I Non TPI Serang Hasrullah.(Humas Kemenkumham Banten)